Bawaslu Temukan Banyak Indikator Kecurangan, Ini Rinciannya

Surabaya - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menemukan banyak kerawanan atau indikator kecurangan jelang coblosan Pilkada Serentak 2018 di beberapa daerah.

"Sejak masa kampanye hingga H-1 hari tenang kami melakukan pemetaan akan terjadi kecurangan di beberapa wilayah," kata Komisioner Bawaslu Jatim Aang Khunaifi saat dihubungi detikcom di Surabaya, Senin (25/6/2018).

Aang kemudian menguraikan ada 4 model kecurangan jelang pemungutan suara yang ditemukannya di lapangan seperti form C6 atau undangan untuk pemilih yang tidak didistribusikan.

"Ada 4 model kecurangan yang kita temukan di antaranya form C6 atau undangan pemilih datang ke TPS tidak didistribusikan, TPS berada di dekat posko pemenangan atau rumah timses salah satu calon serta ketersediaan logistik," ungkap Aang.

Untuk model kecurangan C6 tidak didistribusikan, hal ini tercatat terjadi di Kabupaten Jombang, yaitu di 361 TPS; Kabupaten Lumajang 302 TPS; Kabupaten Banyuwangi 217 TPS; Kabupaten Bondowoso 153 TPS dan Kabupaten Blitar 132 TPS.

Sedangkan dugaan kecurangan lokasi TPS di dekat posko pemenangan atau rumah timses salah satu calon juga ditemukan di banyak kabupaten/kota. "Indikator ini banyak terjadi di Kota Surabaya 85 TPS; Kabupaten Kediri 85 TPS; Kabupaten Lumajang 83 TPS; Kabupaten Jombang 74 TPS; Kabupaten Bangkalan 62 TPS serta Kabupaten Pamekasan 62 TPS," lanjutnya.

Terkait adanya indikator politik uang yang berlangsung jelang coblosan, Bawaslu Jatim juga memetakan hal ini dan menempatkan Kabupaten Bojonegoro di urutan pertama dengan 243 TPS; Kabupaten Ponorogo dengan 209 TPS; Kabupaten Bangkalan 174 TPS; Kabupaten Malang 158 TPS; Magetan 104 TPS; dan Kabupaten Probolinggo dengan 90 TPS.

"Pengawas TPS harus fokus terhadap TPS, dikarenakan potensi terjadi praktik politik uang di sekitar TPS," harapnya. (ze/lll)