KPU Harap Temui Jokowi Bahas Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Jakarta - Komisi Pemilhan Umum (KPU) berharap dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas aturan larangan eks koruptor nyaleg. KPU mengatakan sudah mengajukan permintaan pertemuan tersebut.

"Kami sudah mengajukan pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2018).

Ia mengatakan sebelumnya KPU pernah menyampaikan terkait aturan larangan eks koruptor nyeleg kepada Jokowi. Arief mengatakan Jokowi telah menyerahkan keputusan tersebut kepada KPU.

"Pernah disampaikan (terkait aturan larangan eks koruptor nyaleg), kan Pak Jokowi sudah beri komentar waktu itu dan komentarnya kan terserah KPU," ujar Arief.

Baca juga: KPU: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Berlaku Meski Tak Diundangkan

Namun ia mengatakan saat ini masih menunggu jadwal pertemuan dengan Jokowi. Ia berharap dapat bertemu Jokowi pada akhir Juni ini.

"Ya saya nunggu jadwal, akhir Juni semoga," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Tandai Eks Koruptor Nyaleg, KPU: Biarkan Kami Mandiri

Diketahui aturan larangan eks koruptor nyaleg ini dimasukan KPU ke dalam draf Peraturan KPU tentang pendaftaran calon anggota legislatif. Aturan ini menjadi syarat pendaftaran bagi calon anggota legislatif 2018. Pendaftaran caleg sendiri dijadwalkan pada tanggal 7-14 Juli 2018.

Namun, Menkum HAM Yasonna Laoly sebelumnya menegaskan pihaknya tidak setuju dengan aturan melarang eks napi korupsi maju nyaleg. Larangan itu disebut Laoly bertentangan dengan Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta hak asasi manusia.

Laoly mengajukan solusi mengenai hal tersebut. Dia mengusulkan agar KPU dan partai politik membuat deklarasi untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi. (rna/rna)