"Nggak ada kaitannya dengan pemerintah, terlalu kecil pemerintah kalau mengurusi media sosial yang dimiliki seseorang. Pemerintah sekarang yaitu urus mudik bagaimana lancar, infrastruktur bagus," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (14/6/2018).
Ace menegaskan pemerintah tak akan ikut campur terkait kebijakan Twitter men-suspend akun seseorang. Ace menyarankan hal ini untuk dibawa ke hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kehebohan ini berawal saat netizen sadar bahwa beberapa akun Twitter telah di-suspend pada Rabu (13/6/2018). Ferdinand sendiri kaget karena merasa tidak pernah melanggar aturan yang diberikan oleh Twitter.
"Saya mengikuti semua apa pun itu Twitter rule. Jadi saya pikir ini bukan karena akun saya melakukan pelanggaran, tetapi saya lebih menduga karena akun saya memang kritis kepada pemerintah, terutama belakangan ini, meski dari awal saya memang kritis kepada pemerintah," kata Ferdinand
Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.
"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara.
Tonton komentar Fadli Zon: Twitter Jangan Jadi Kaki Tangan Penguasa (gbr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini