Golkar: Terlalu Kecil Pemerintah Urus Twitter Seseorang

Jakarta - Partai Golkar keberatan jika pemerintah diseret-seret terkait fenomena dibekukannya atau suspend akun Twitter, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Bagi Golkar, pemerintah tak akan repot-repot mengurusi akun Twitter seseorang.

"Nggak ada kaitannya dengan pemerintah, terlalu kecil pemerintah kalau mengurusi media sosial yang dimiliki seseorang. Pemerintah sekarang yaitu urus mudik bagaimana lancar, infrastruktur bagus," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: Soal Suspend Twitter, Gerindra: Pihak Penguasa Mulai Tak Nyaman

Ace menegaskan pemerintah tak akan ikut campur terkait kebijakan Twitter men-suspend akun seseorang. Ace menyarankan hal ini untuk dibawa ke hukum.

"Kalau merasa akun Twitter-nya tersebut di-suspend atau dipergunakan pihak lain yang tak sesuai dengan pemiliknya, laporkan saja sama polisi, itu kan dijamin UU ITE," ujarnya.

Baca juga: Rudiantara: Kominfo Tak Minta Akun @LawanPolitikJKW Di-suspend

Kehebohan ini berawal saat netizen sadar bahwa beberapa akun Twitter telah di-suspend pada Rabu (13/6/2018). Ferdinand sendiri kaget karena merasa tidak pernah melanggar aturan yang diberikan oleh Twitter.

"Saya mengikuti semua apa pun itu Twitter rule. Jadi saya pikir ini bukan karena akun saya melakukan pelanggaran, tetapi saya lebih menduga karena akun saya memang kritis kepada pemerintah, terutama belakangan ini, meski dari awal saya memang kritis kepada pemerintah," kata Ferdinand

Baca juga: Saat Fahri Hamzah hingga Mardani Ikut Ngetweet #MenghindariSuspend

Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.

"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara.


Tonton komentar Fadli Zon: Twitter Jangan Jadi Kaki Tangan Penguasa (gbr/gbr)