Polemik Anies Segel Pulau D

Jakarta - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyegel Pulau D reklamasi Teluk Jakarta menimbulkan polemik. Ada yang pro, ada juga yang kontra dengan hal tersebut.

Penyegelan yang dilakukan hari ini dibantu personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta petugas Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI. Total ada 932 bangunan yang disegel, terdiri atas 409 rumah, 212 rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal. Penyegelan dilakukan karena semua bangunan di Pulau D tak berizin.

Baca juga: Suasana dan Rumah Mewah Pulau D Reklamasi yang Disegel

"Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Kita ingin semua mengikuti aturan yang ada," kata Anies.

Aksi Anies menyegel Pulau D mendapat dukungan dari Fraksi PDIP DPRD Jakarta. Jika dilanggar, langkah penyegelan sudah tepat dilakukan.

"Kalau memang belum berizin langkah yang dilakukan Pak Anies sudah tepat. Kalau belum berizin penegasan aturan disesuaikan dengan perizinan yang dimiliki. Saya mengapresiasi itu," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono saat dihubungi detikcom, Kamis (7/6).

Baca juga: PDIP Dukung Anies Segel Bangunan di Pulau D Reklamasi

Parpol-parpol pengusung dan pendukung Anies semasa Pilgub DKI seperti Gerindra, PKS, dan PAN juga mendukung penyegelan Pulau D. PAN menyebut Anies sudah melunasi janji kampanye.

"Pak Anies ingin membuktikan janji politiknya bahwa pembangunan di tanah reklamasi itu problem," kata Waketum PAN Ahmad Hanafi Rais di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Penyegelan Pulau Reklamasi, PAN: Anies Buktikan Janji Politiknya

Dukungan Anies yang menyegel Pulau D juga disuarakan PKB dan PD. Khusus untuk PD, partai besutan SBY ini mempersilakan masyarakat yang dirugikan menggugat ke pengadilan.

"Pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa membawanya ke pengadilan. Itu hak tiap orang," terang Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean di kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat.

Tidak semua parpol mendukung Anies. NasDem dan Hanura memberikan kritiknya. NasDem menyebut, penyegelan bukan satu-satunya solusi yang dilakukan.

"Apakah segel menyelesaikan masalah? Yang saya bilang itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau segel-segel aja jangan dong," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada detikcom.

Sementara, Hanura menyebut Anies hanya pencitraan. Hanura menuding ada lobi-lobi yang dilakukan Anies.

Baca juga: Anies Segel Pulau D Reklamasi, Hanura: Pencitraan!

"Menurut saya, ini hanya pencitraan karena sebenarnya ada lobi-lobi," ujar Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah kepada detikcom.


Tonton juga saat Pulau D reklamasi disegel Satpol PP:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/bag)