"Saya kira tidak, teratur dan massal dengan jumlah penduduk yang besar, begitu banyaknya ustaz, kiai, yang dibutuhkan untuk melayani umat, saya kira ini baik," kata JK di acara Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (30/5/2018).
JK kemudian menyinggung Indonesia berbeda dengan Malaysia soal pembangunan masjid. Di Indonesia, banyak warga yang secara swadaya membangun masjid, sementara di Malaysia pembangunan masjid ditangani pemerintah. Untuk itu, JK memandang penting bagi pemerintah untuk mengatur kode etik dakwah bagi para mubalig.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK menyebut sebenarnya sudah banyak organisasi mubalig yang ada di Indonesia. JK berharap organisasi itu bisa memberi sanksi kepada mubalig yang dinilai melanggar.
"Perlu diatur dewan organisasi masing-masing, kita pemerintah mengatur kode etiknya. Kalau di sini kan ada ikatan mubalig, macam-macamlah. Jadi itu semua tidak perlu pakai sertifikat, keanggotaan yang dipertanggungjawabkan organisasi," urai JK, yang juga Ketua Dewan Masjid.
"Sertifikat atau keanggotaan sama saja. Katakanlah kalau dia bicara macam-macam, siapa yang harus menegurnya," imbuh JK.
Apalagi, kata JK, saat ini dai atau mubalig sudah menjadi profesi. Dia menyebut sertifikat mubalig diperlukan agar mereka terus memperdalam ilmu agama.
"Jadi kurang-lebih berbeda zaman dahulu, sekarang dai itu fokus. Kalau dulu dai itu pekerjaan sambilan, sekarang banyak dai yang khusus karena banyaknya permintaan pengajian, acara-acara keagamaan. Itu sudah jadi profesi dan itu bagus supaya lebih fokus dan memperdalam ilmunya," terang JK. (ams/nkn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini