Komisi III Soroti Pembagian Tugas BNPT-Polri-TNI soal Terorisme

Jakarta - Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Salah satu agenda rapat, BNPT diminta menjelaskan kewenangannya dalam menanggulangi terorisme sesuai dengan UU Antiterosime yang baru saja disahkan.

Rapat digelar di ruang Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018). RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-Gerindra, Desmond Mahesa, didampingi Erma Suryani Ranik dari F-Demokrat.

Baca juga: Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Dibahas Usai Lebaran

"Adapun hal yang penting dalam undang-undang (antiterorisme) ini adalah wilayah-wilayah tugas. Mana wilayah BNPT, wilayah Densus, dan Polri, serta keterlibatan TNI," ujar Desmond memulai rapat.

Baca juga: Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teror Harus Perhatikan 3 Hal Ini

"Rapat hari ini harus kita dapatkan poin ini agar ke depan tidak tumpang-tindih. Sehingga masyarakat dalam penanganan terorisme bisa tahu prestasi BNPT, Polri, dan keterlibatan TNI," imbuhnya.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius hadir dalam rapat hari ini. Selain menjelaskan pembagian tugas/wewenang BNPT dalam penanggulangan terorisme, Suhardi diagendakan melaporkan evaluasi kegiatan BNPT. (tsa/elz)