Cak Imin Dukung KPU Larang Eks Napi Koruptor Nyaleg

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat Peraturan KPU (PKPU) yang isinya melarang mantan narapidana korupsi nyaleg di Pemilu 2019. Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, PKB dan dirinya mendukung KPU.

"Sebagai prinsip, PKB mendukung aturan tersebut," ujar Cak Imin di gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman, kompleks parlemen, Senayan, Selasa (29/5/2018).

Baca juga: Jokowi Soal Eks Koruptor Nyaleg: Itu Hak tapi ...

Menurutnya, wacana penerbitan PKPU itu merupakan sebuah komitmen agar parlemen bebas korupsi. "Secara prinsip pelarangan mantan napi korupsi jadi caleg itu kan lebih pada preventif, komitmen dan pakta, bukan fakta tapi pakta, bahwa komitmen untuk membebaskan parlemen dari korupsi. Saya kira bagus, positif dan saya mendukung," ujar Cak Imin.

Wacana KPU menerbitkan PKPU itu disebut-sebut terganjal beberapa hal. Menurut Cak Imin, hal pertama yang mengganjal ialah PKPU itu disebut bertentangan dengan UU Pemilu dan tidak memiliki dasar hukum.

"Masalah implementasinya kalau ada yang gugat akan ada masalah dalam dua hal, yang pertama UU kita, KUHP kita mengenal atas pencabutan hak politik melalui pengadilan, jadi akan ada kerawanan di-judicial rivew atau digugat," kata Cak Imin.

"Yang kerawanan kedua tentu akan ada protes bahwa aturan itu tidak punya dasar hukum," sambungnya.

Baca juga: KPK Dukung KPU Larang Eks Napi Koruptor Nyaleg

Namun menurutnya, wacana pemberlakuan PKPU itu sepenuhnya tergantung KPU. Cak Imin mengatakan, PKB akan tunduk terhadap aturan itu jika jadi diberlakukan.

"Ya tergantung aturan KPU saja, kalau memang aturannya gitu kita akan tunduk," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta KPU Tandai Eks Napi Korupsi yang Nyaleg

Rencananya, KPU akan memasukkan aturan larangan eks napi koruptor nyaleg ke dalam rancangan PKPU Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2018. (gbr/gbr)