Hebohnya Standing Ovation di DPRD Saat Pemprov DKI Dapat WTP

Jakarta - Seluruh pejabat Pemprov DKI dan anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam rapat paripurna memberikan standing ovation saat pihak BPK membacakan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2017. Laporan keuangan Pemprov DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Pantauan detikcom, sidang paripurna digelar di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018). Seluruh pejabat Pemprov dan anggota DPRD DKI, termasuk pimpinan sidang, yakni Prasetio Edi Marsudi, berdiri sambil bertepuk tangan saat anggota V BPK Isma Yatun menyatakan laporan keuangan Pemprov DKI 2017 mendapatkan opini WTP.

Baca juga: Laporan Keuangan Pemprov DKI 2017 Dapat Opini WTP dari BPK

Tampak pula spanduk dibentangkan oleh pegawai Bank DKI yang hadir. Spanduk tersebut bertulisan 'Seluruh Pegawai Bank DKI Menyampaikan Selamat Atas Pemberian Opini WTP Dari BPK RI'.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Pemprov DKI tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2017," kata Isma disambut standing ovation dan sorak-sorai pejabat Pemprov DKI serta seluruh anggota DPRD DKI yang ada di ruang paripurna.

Baca juga: Laporan Keuangan DKI Dapat Opini WTP, Anies: Ini Berkah Ramadan

Isma pun sempat menghentikan pidatonya sejenak saat standing ovation diberikan. Selanjutnya, Isma menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI.

Isma memaparkan terdapat sejumlah aspek yang telah diperbaiki Pemprov DKI sehingga opini WTP diberikan. Salah satunya perbaikan sistem pengendalian pencatatan aset tetap.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, antara lain dengan pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan kartu inventaris barang yang lebih informatif, dan mengoreksi catatan-catatan aset yang belum valid," papar Isma.

Opini WTP ini terakhir kali diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI pada 2012. Sejak 2013-2016, laporan keuangan Pemprov DKI selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). (zak/idh)