PKS Harap Perpres Pelibatan TNI Sejalan dengan UU Antiterorisme

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyambut baik UU Antiterorisme yang baru saja disahkan DPR. Ia kemudian menuturkan pengesahan UU tersebut membuktikan DPR tak menghambat penyelesaian UU Antiterorisme.

"Akhirnya RUU ini bisa disahkan menjadi UU. Terbukti DPR tidak dalam posisi menghambat dan kita semuanya bisa menyepakati pasal-pasal terkait pemberantasan terorisme tetap dengan menghormati dan menjaga HAM," kata Hidayat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Dibahas Usai Lebaran

Ia pun kemudian berharap ke depan peraturan presiden (perpres) yang mengatur teknis pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dapat sejalan dengan UU Antiterorisme. Pasalnya, UU tersebut sudah melewati pembahasan panjang.

"Tentu amat sangat dipentingkan bagaimana agar perpres nanti sejalan dengan teks atau UU yang hari ini diundangkan. Karena ini dibahas sangat lama dan sangat mendalam, tentu perpes justru betul-betul akan jadi operasionalisasi yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dari UU yang hari ini akan diundangkan," ujar Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR.

Baca juga: Yasonna: Teknis TNI di Penanggulangan Terorisme Diatur Perpres

Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Setelah alot dibahas selama 2 tahun, DPR dan pemerintah akhirnya bulat menyepakati keseluruhan isi RUU itu.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan perpres terkait teknis pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Rencananya, pembahasan perpres itu dilakukan seusai Lebaran 1439 H.

"Segera. Ya setelah ini habis hari raya," kata Yasonna seusai rapat paripurna pengesahan RUU Antiterorisme di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Baca juga: Penjelasan Panglima soal Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Yasonna menjelaskan perumusan perpres nantinya akan melibatkan stakeholder lain. Di antaranya, kata Yasonna, Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, TNI, Polri, dan BNPT.

Sebelumnya, Yasonna mengatakan teknis pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme akan diatur dalam perpres. Dia menjelaskan TNI memang bisa menindak terorisme dalam operasi militer selain perang, seperti yang diatur dalam UU TNI. (yas/jbr)