Tim 'Asyik' Belum Terima Surat Pelanggaran '2019 Ganti Presiden'

Bandung - Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Cagub-Cawagub Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) belum bisa memberi keterangan terkait aksi pamer kaus '2019 ganti presiden' yang dinilai melanggar. Pihaknya masih menunggu surat keputusan resmi KPU atau Bawaslu Jabar.

"Saya belum terima suratnya, jadi susah mau komennya juga. Nanti kalau sudah terima (surat) baru saya komentar," ucap ketua tim pemenangan Asyik, Haru Suandharu saat dikonfirmasi detikcom via telepon genggamnya, Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Cagub-Cawagub Wajib 'Puasa' Menyebut Nama Presiden Saat Debat

Aksi pamer kaus '2019 ganti presiden' dilakukan Cawagub Syaikhu saat pelaksanaan debat publik Pilgub Jabar putaran kedua yang berlangsung di Gedung Balairung, Kampus Universitas Indonesia (UI) pada Senin (14/5) lalu. Atas insiden itu, pelaksanaan debat nyaris anti klimaks. Sebab massa pendukung pro dan kontra saling bersahutan.

KPU dan Bawaslu Jabar sendiri sudah melakukan pertemuan menyusul insiden tersebut. Dari pertemuan itu, pasangan nomor urut tiga dinilai melanggar lantaran membawa atribut di luar yang ditetapkan KPU. Bahkan Bawaslu merekomendasikan KPU untuk memberi sanksi.

Baca juga: Balada 'Asyik' Terancam Absen Debat Akibat '2019 Ganti Presiden'

KPU melalui ketuanya Yayat Hidayat menyebut sanksi dari pelanggaran administrasi bisa berupa teguran lisan, tertulis sampai sampai tidak boleh diperkenankan ikut debat terakhir. Pemberian sanksi sesuai bobot pelanggaran.

Ditanya soal ancaman tidak boleh ikut dalam debat terakhir, Haru juga belum bisa berkomentar. Pihaknya tetap menunggu surat resmi yang dikeluarkan KPU atau Bawaslu.

"Kan susah menanggapinya juga. Biar saja nanti kalau sudah diterima (suratnya) benar atau enggak dilarang, baru saya komen" kata dia.


(avi/avi)