Kala Hakim Agung yang Jujur Dipilih Jadi Wakil Ketua MA

Jakarta - Hakim agung Sunarto bersaing tipis dengan hakim Andi Samsan Nganro. Terpaut 3 suara, Sunarto akhirnya menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Nonyudisial. Jalan Sunarto sempat terjegal DPR karena kejujurannya.

Dalam catatan detikcom, Minggu (29/4/2018), Sunarto sempat 3 kali gagal seleksi hakim agung. Namanya selalu lolos di seleksi Komisi Yudisial (KY). Namun DPR ogah memilihnya karena kejujurannya. Drama paling miris kala DPR menolak seluruh nama calon hakim agung pada 2014, termasuk pria kelahiran pada 11 April 1959 itu.

"Ukuran KY itu yang berintegritas tinggi dan kapabel, mampu memecahkan masalah-masalah hukum, termasuk penemuan hukum," kata anggota Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh kala itu.

Baca juga: Mengenal Sunarto, Hakim Anti Suap yang Ditolak DPR Jadi Hakim Agung

Soal integritas ketiga calon, di kalangan pengadilan tidak ada satu pun hakim yang mempertanyakan integritas mereka. Seperti cerita tentang salah satu dari tiga nama tersebut yang pernah menolak parsel yang diberikan Muspida pada masa Orde Baru. Saat itu hakim tersebut baru dilantik sebagai hakim dan bertugas di Papua. Di tengah guyuran hujan, hakim tersebut mengendarai sepeda motor butut untuk mengembalikan parsel itu. Cerita ini menjadi kisah nyata bak legenda di kalangan hakim.

"Mungkin beda selera antara KY dan DPR," kata Imam.

Baca juga: Calon Hakim Agung Sunarto: Susah Bagi Kami Memberantas Mafia Peradilan

Saat itu, seluruh anggota Komisi III DPR sejumlah 48 orang melakukan voting yang disepakati . Para calon harus minimal memperoleh 25 suara. Namun, tiga calon itu memperoleh suara di bawah jumlah minimal tersebut.

"Karena jumlah suara tidak memenuhi ketentuan lima puluh persen plus satu, calon hakim agung ini tidak mendapat persetujuan," ujar Ketua Komisi III, Pieter C Zulkifli Simaboea.

Setahun setelahnya, Sunarto kembali mengikuti seleksi hakim agung. Kali ini, susunan DPR berubah. Komisi III DPR telah berganti dengan hasil Pemilu 2014-2019. Hasilnya, Sunarto lolos ke kursi hakim agung.

Baca juga: Mengapa DPR Menolak Orang Bersih dan Anti Suap Jadi Hakim Agung?

Tidak lama berselang, ia juga didapuk menjadi Ketua Muda MA bidang Pengawasan. Dalam posisinya itu, kerap dijumpai hakim/panitera/PNS pengadilan yang kena OTT KPK.

"Hakim yang tidak bisa dibina harus diberi tindakan tegas. Padahal, MA bekerja sama dengan siapapun termasuk KPK, Ombudsman, KY, kami juga telah lakukan sistem PTSP. Tapi dengan sistem itu mereka masih saja bisa leluasa melalui sms, masih belum berubah. Bahkan dengan sangat menyesal, bagi yang tidak bisa dibina, maka harus dibinasakan," kata Sunarto yang mengawali karier sebagai hakim PN Surabaya pada 1984 silam.

Baca juga: Hakim Agung Sunarto Terpilih Jadi Waka MA Non-Yudisial

Kini, mantan Ketua Badan Pengawasan MA itu didapuk menjadi Wakil Ketua MA, bersama Wakil Ketua MA bidang Yudisial Syarifuddin. Bersama Ketua MA Hatta Ali, pucuk pimpinan MA kini semuanya pernah menjadi Ketua Muda MA bidang Pengawasan. Jadi, kita tunggu taji trio Hatta Ali-Syarifuddin-Sunarto membersihkan hakim kotor. (asp/rvk)