Politikus NasDem: Pilkada Via DPRD Adalah Kemunduran

Jakarta - Wacana penghapusan pilkada langsung berembus dari pucuk pimpinan DPR. Pro dan kontra muncul. Politikus Partai NasDem menolak mentah-mentah wacana penghapusan pilkada langsung itu.

"Bila pilkada langsung dikembalikan ke DPRD, itu set back (kemunduran)," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi kepada detikcom, Jumat (13/4/2018).

Baca juga: Ketum PAN Sebut Biaya Saksi di Pilgub Jatim Capai Rp 200 Miliar

Wacana pilkada langsung dikembalikan menjadi pilkada lewat DPRD dimunculkan kembali oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, pilkada langsung itu berbiaya besar, sarat politik uang, dan menghasilkan kepala daerah yang banyak kena kasus korupsi.

Namun Taufiqulhadi tak sepakat. Dia menilai tak ada hubungan politik uang dengan pilkada langsung. Kesimpulan ini diambil dari tinjauannya bahwa sebagian besar politik uang hanya dimainkan di antara elite parpol dan pihak calon kepala daerah.

"Tidak ada hubungan apa pun antara persoalan money politics dengan pilkada langsung," kata anggota Komisi Bidang Hukum DPR ini.

Baca juga: Wacana Pilkada Kembali ke DPRD Dianggap Dagelan Politik DPR

Uang yang berhamburan di pilkada memang sangat banyak, tapi hanya bergulir di partai dan politisi. Uang itu jarang mengalir ke masyarakat umum atau hanya sebagian kecil.

"Memangnya mereka membayar semua ke masyarakat calon pemilih? Kan tidak," kata Taufiqulhadi.

Yang terjadi, para kandidat calon kepala daerah membayar mahar ke parpol yang hendak mengusungnya. Politik uang seperti ini akan tetap terjadi sekalipun pilkada digelar lewat DPRD.

"Kalau lewat DPRD, tetap saja itu terjadi, akan diambil lebih banyak lagi," ujarnya memprediksi.

Baca juga: Pilkada Langsung Dihapus, Setuju atau Tidak?

Maka, bila hendak menghapus politik uang di pilkada langsung, caranya bukanlah dengan mengembalikan pilkada ke cara pemilihan lewat DPRD, melainkan memperbaiki hukum. Undang-undang perlu mempermudah pemidanaan pelaku politik uang.

"Seharusnya kita maju, jangan mundur. Untuk parpol-parpol, jangan jual kendaraan kepada mereka yang meminta dicalonkan menjadi kepala daerah. Hapuskan mahar," kata Taufiqulhadi. (dnu/gbr)