Ketum PAN Sebut Biaya Saksi di Pilgub Jatim Capai Rp 200 Miliar

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR, Zulkifli Hasan, bicara soal mahalnya biaya pemilihan kepala daerah langsung. Dia mencontohkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur saat ini butuh sekitar Rp 200 miliar untuk membiayai 90 ribu saksi di sekitar 68 ribu tempat pemungutan suara. Biaya sebesar itu antara lain untuk pengadaan makan siang dan transportasi.

"Mosok nggak dikasih nasi kotak," kata Zulkifli Hasan dalam acara Blak-blakan dengan detikcom yang tayang Jumat, 13 April 2018.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Laporan Harta dan Utang Cagub-cawagub Jatim

Mengingat besarnya biaya, tiap pasangan calon akan menggunakan cara sendiri untuk menggalang dana. Sebab, negara sama sekali tak menanggungnya. Hal inilah yang menyebabkan banyak calon kepala daerah terkena operasi tangkap tangan KPK saat mencari dana untuk kampanye.

Mahalnya pendanaan itu menjadi salah satu alasan munculnya gagasan agar pilkada secara langsung dikaji ulang. Ada yang menyarankan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD tingkat I untuk gubernur dan wakil gubernur serta DPRD tingkat II untuk bupati dan wakil bupati, DPRD serta kota untuk wali kota dan wakil wali kota.

Baca juga: Khofifah Keluhkan Kurangnya Alat Peraga Kampanye di Area Publik

Jika wacana itu disetujui, cukup dengan melakukan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. "Itu nanti cukup (revisi) undang-undang," kata Zulkifli.

Tak semua politikus setuju pilkada langsung dihapus. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali yakin Presiden Joko Widodo akan menolak wacana penghapusan pilkada langsung. "Karena beliau ini hasil pilkada langsung lo," kata politikus Partai Golkar itu di gedung DPR, Senayan, Rabu (11/4/2018).

Baca juga: Komitmen Bersih, Gus Ipul: Setiap Rupiah Dipertanggungjawabkan

Adapun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta wacana dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak buru-buru ditolak. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut sebaiknya wacana tersebut dikaji kembali secara rinci. "Mari bersama-sama kita lakukan kajian dari berbagai aspek multidisiplin terkait," kata Arsul. (erd/jat)