Ada Kepala Daerah Korupsi untuk Biaya Pilkada, Ini Kata Mendagri

Surabaya - KPK menangkap sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah terkait dugaan suap dan korupsi. Sebagian di antaranya terkait pendanaan pilkada. Apa kata Mendagri Tjahjo Kumolo?

"Aturan dan sistem sudah dibuat baik oleh Kemendagri maupun KPK. Semua media mengungkap tiap hari, Tiap jam masih saja ada (korupsi). Kita kembalikan kepada yang bersangkutan," kata Tjahjo usai pembekalan calon kepala daerah se-Jatim dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (12/4/2018).

Baca juga: Korupsi Massal di Malang, 2 dari 19 Tersangka Adalah Cawalkot

Menurut Tjahjo, korupsi tergantung niat diri sendiri. Tjahjo meyakini sehebat apapun disembunyikan, pasti akan ketahuan.

"Kalau tidak ada saksi, orang kalau korupsi yang tahu hanya diri sendiri dan Tuhan. Kalau nyimpan, apapun pasti ketahuan," tambahnya.

Ia berharap tidak ada lagi kepala daerah dan calon kepala daerah ditangkap KPK. "Mudah-mudahan tidak ada OTT lagi. Kepala daerah maupun calon kepala daerah. Mari adu konsep, adu gagasan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harap Tjahjo saat memberikan sambutan di acara tersebut.

Baca juga: KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bupati Bandung Barat

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terakhir dilakukan KPK terhadap sejumlah orang di Bandung Barat, Selasa (10/4). Bupati Abu Bakar jadi tersangka karena diduga menerima uang Rp 435 juta dari kepala dinas. Uang itu dipakai biaya kampanye istri Abu Bakar, Elih Suharliah, yang maju sebagai bupati Bandung Barat. (ze/trw)