Bamsoet: Usulan Pilkada Kembali Lewat DPRD dari KPK

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam beberapa kali kesempatan mengungkapkan dukungan soal pemilihan kepala daerah kembali lewat DPRD. Bamsoet menyebut usul itu datang dari KPK.

"Ini kan kita membaca realitas dan saya sebagai ketua DPR banyak menerima masukan laporan, termasuk ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, termasuk juga ketika saya beberapa kali acara KPK," ujar Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Ada jajaran KPK yang disebutnya menyampaikan keprihatinan karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus meningkat. Belum lagi banyaknya operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga: Pemerintah-DPR akan Kaji Ulang Sistem Pilkada Langsung

"OTT tak bisa dihentikan," kata dia.

Pihak KPK yang dimaksud Bamsoet adalah Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Saat mengobrol nonformal dengan Bamsoet, Pahala menyarankan agar DPR dan Pemerintah mengembalikan pilkada ke DPRD.

"Pak Nainggolan menyampaikan, 'Mas, kalau kembali ke DPRD lebih baik, kita awasi lebih mudah'," tutur Bamsoet.

Baca juga: Komisi II: Pilkada Lewat DPRD Bukan Solusi Hapus Politik Uang

Bamsoet mengakui usulan itu menimbulkan kontroversi. Namun, dia menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat.

"Harus diakui pasti akan ada yang protes karena dianggap demokrasi kita mundur. Tapi kembali ke masyarakat apakah pilkada yang sudah kita pilih secara langsung banyak memberi manfaat ke masyarakat sesuai demokrasi atau banyak mudaratnya," ucap Bamsoet.

"Kalau kesimpulannya banyak manfaat, ya silakan diteruskan. Kalau kajiannya merusak moral rakyat kita, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan," imbuh politikus Golkar itu. (gbr/elz)