Pemerintah-DPR akan Kaji Ulang Sistem Pilkada Langsung

Jakarta - Pimpinan DPR melakukan pertemuan informal dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu, dua pihak membahas berbagai hal, salah satunya evaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

Dari hasil pembahasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR sepakat bahwa sistem pelaksanaan pilkada langsung akan dikaji kembali. Menurut Bamsoet, akan dilihat apakah pilkada langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia atau sebaliknya.

"Jadi terkait pilkada langsung yang kita pilih dalam sistem demokrasi kita, akhir-akhir ini setelah kita evaluasi ternyata banyak masalah yang kita hadapi. Dan kita juga minta kepada kelompok masyarakat, tokoh masyarakat untuk melihat kembali apakah pilkada langsung ini memberikan manfaat banyak kepada masyarakat atau sebaliknya," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Baca juga: Bagi Bamsoet, Ini Sisi Positif Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ia kemudian meminta seluruh kekuatan politik yang ada mempelajari sistem pelaksanaan pilkada langsung. Ia menuturkan sistem tersebut akan dilanjutkan jika memang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan," tuturnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tjahjo mengatakan pemerintah bersama pihak penegak hukum siap menjamin pelaksanaan Pilkada 2018 berjalan dengan lancar dan aman.

"Karena pihak kepolisian dengan didukung oleh TNI dan BIN optimal mengamankan penuh. Kemudian kami juga terus berkomunikasi, mem-back up apa-apa yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," ujar Tjahjo.

Baca juga: Djarot Jelaskan Soal Ide Gubernur DKI Dipilih Presiden dan DPRD

Terkait dengan evaluasi pilkada, Tjahjo menyampaikan prinsip semangat pemerintah dalam menyukseskan Pilkada 2018 adalah semangat hak memilih kepala daerah tetap berada di tangan rakyat. Namun, menurutnya, pilkada langsung saat ini terlalu banyak biaya dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

"Bagaimana seseorang mau maju pilkada, habisnya saja kalau mau jujur puluhan miliar, padahal nggak sesuai dengan apa yang didapat. (Misalnya) dia seorang tokoh yang dipilih mempunyai amanah, tapi terlibat korupsi. Jadi intinya itu tadi, ini baru tahap diskusi tadi dan baru direspons oleh KPK," sebut dia. (gbr/tor)