"Kemarin, kata Mendagri (Tjahjo Kumolo), negara mengeluarkan puluhan triliun untuk pilkada. Kalau dialihkan kebutuhan rakyat Indonesia, mungkin akan lebih bermanfaat," kata Bamsoet di sela acara Partai Golkar, Hotel Red Top, Pecenongan Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).
Besarnya anggaran pilkada itu menjadi salah satu pertimbangan Bamsoet untuk mengkaji ulang sistem pilkada langsung. Diketahui DPR dan Kemendagri sepakat akan mengevaluasi sistem pilkada langsung dan mewacanakan mengembalikan sistem pilkada melalui DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wacana pilkada perwakilan di DPRD ini adalah wacana pribadi. Awalnya, setelah saya kunjungi di berbagai daerah, kami mendapat keluhan dan laporan dari daerah bahwa dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pilkada langsung sangat merusak. Terutama merusak moral masyarakat kita di daerah," jelas Bamsoet.
"Ancaman perpecahan, transaksional juga mendorong perilaku koruptif calon kepala daerah," sambung dia.
Bamsoet menjelaskan pengkajian ulang ini tak serta merta akan merubah sistem pilkada yang saat ini diterapkan. DPR juga akan menimbang aspirasi dari masyarakat.
"Namun kami di DPR tentu akan mengembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat menilai bahwa pilkada terlampau jauh dan daya rusak besar dan manfaat tidak banyak, maka akan kita evaluasi. Tapi kalau pilkada langsung ini adalah pilar demokrasi yang harus kita pertahankan dan tidak ada dampak yang negatif, maka kita teruskan," terang Bamsoet. (aud/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini