Sempat Menolak, Myanmar Setujui Kunjungan Dewan Keamanan PBB

Yangon - Pemerintah Myanmar akhirnya menyetujui kunjungan Dewan Keamanan PBB setelah berbulan-bulan menolaknya. Namun belum jelas apakah DK PBB akan diizinkan mendatangi negara bagian Rakhine, yang merupakan pusat krisis Rohingya.

Hampir 700 ribu warga Rohingya telah mengungsi dari Rakhine dan tinggal di kamp-kamp pengungsi penuh sesak di Bangladesh sejak operasi militer Myanmar dimulai pada Agustus 2017 lalu.

Baca juga: Sekjen PBB Kritik Jenderal Myanmar Atas Komentarnya Soal Rohingya

Sebelumnya, DK PBB telah mengusulkan kunjungan pada Februari lalu, namun pemerintah Myanmar menyatakan "waktunya belum tepat." Namun kini, pemerintah Myanmar telah memberikan lampu hijau.

Duta Besar (Dubes) Peru Gustavo Meza-Cuadra, yang saat ini menjabat presiden DK PBB, detail kunjungan tersebut belum difinalisasi, termasuk apakah pemerintah Myanmar akan mengizinkan DK PBB mengunjungi negara bagian Rakhine.

Baca juga: PM Malaysia Kritik Keras Aung San Suu Kyi Soal Rohingya

"Jelas, kami tertarik dengan negara bagian Rakhine," kata Meza-Cuadra seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (3/4/2018). "Tak ada yang lebih baik daripada kunjungan ke lokasi tersebut untuk melihat bagaimana kondisinya," imbuhnya.

Inggris, Kuwait dan Peru mengatur kunjungan DK PBB tersebut, yang akan mencakup lawatan ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Tanggal pasti kunjungan belum diumumkan.

Otoritas Myanmar selama ini bersikeras bahwa operasi militer di Rakhine bertujuan membasmi para ekstremis. DK PBB telah mendesak agar warga Rohingya dibolehkan kembali dengan selamat ke Rakhine. (ita/ita)