Usul BPTJ: Mobil yang Masuk Jakarta Harus Bayar!

Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan agar kendaraan yang berasal dari luar Jakarta dikenakan tarif saat masuk Ibu Kota. Usulan ini dipertimbangkan untuk mengatasi kemacetan.

"Kan BPTJ mempunyai tanggung jawab untuk mengatur transportasi di Jabodetabek, kenapa karena kondisinya sudah emergency, gawat darurat," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat berbincang via telepon, Minggu (25/3/2018).

Baca juga: Sandiaga Ingin ERP Diterapkan Maret 2019

Bambang menjelaskan saat ini pengaturan ganjil-genap, pengaturan logistik, pengaturan penyediaan angkutan massal di Tol Jakarta-Cikampek baru salah satu program jangka pendek untuk mengurai macet di Jakarta. Namun, hal itu dirasa belum cukup untuk benar-benar mengatasi macet di Ibu Kota.

BPTJ kemudian menginisiasi usulan terkait pemberian bea masuk kepada kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar Jakarta. Harapannya hal ini bisa membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke Ibu Kota.

"Program jangka panjang salah satunya dengan pengaturan kendaraan sistem electronic road pricing (ERP). Jadi harapan kita volume kendaraan ke arah Jakarta itu sudah mulai diatur, sehingga tidak numpuk di Jakarta semua. Karena sebentar lagi angkutan massal kita selesai MRT, LRT, belum bus-bus yang tadi saya siapkan," jelas Bambang.

Baca juga: Gandeng Swedia dan Austria, Pemprov DKI Bangun ERP Oktober

Bambang kemudian menjelaskan soal idenya itu, rencananya pemberlakuan bea masuk itu akan dibedakan menurut jam sibuk. Tujuannya memaksa agar pengguna kendaraan pribadi memilih menggunakan kendaraan umum.

"Persis seperti pungutan tarif jalan tol, di jam-jam sibuk, padat, kendaraan masuk ke DKI tarifnya progresif, di jam kosong dikenakan jam murah tidak mahal. Kenapa demikian karena kita tidak mungkin bersaing dengan mobil pribadi yang pasti sudah nyaman," urainya.

"Oleh karena itu kita punya kebijakan 'push' memaksa orang pindah dari angkutan pribadi ke angkutan massal sehingga orang beralih dari kendaraan massal," sambung Bambang.

Baca juga: Jalan Berbayar Elektronik Diharapkan Urai Kemacetan Jawa Barat

Bambang mengatakan pihaknya masih akan menggodok usulannya ini, sebelum disampaikan ke didiskusikan bersama stake holder. Selain usulan di atas, untuk porgram jangka panjang BPTJ berencana mendekatkan akses transportasi ke permukiman-permukiman.

"Kami dekatkan perumahan-perumahan itu ke simpul transportasi dengan pola yang disebut Transit Oriented Development (TOD), supaya beralih dari kendaraan pribadi karena di permukimannya, tempat dia beraktivitas sudah tersedia angkutan massal. Ada LRT, ada busnya, kira-kira seperti itu," ucap Bambang. (ams/tor)