Dipimpin Megawati, BPIP Laporkan soal Amendemen UUD '45 ke Jokowi

Jakarta - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini. Dalam pertemuan, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena BPIP selevel kementerian.

"Diputuskan oleh Presiden unit kerja menjadi BPIP. Alhamdulillah Bapak Presiden, hal tersebut telah terealisir, atas nama semuanya yang ada di Badan PIP mengucapkan terima kasih karena memang beliau yang sepuh ini suka agak rewel nanya ke saya kapan ya, Bu, atas bantuan mereka yang tadi saya sebutkan, sehingga dengan demikian memang mungkin bekerja lebih cepat dan lebih luas," ujar Megawati di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Pertemuan Megawati-Kapolri Sempat Singgung Amendemen UUD 1945

Dalam laporannya, Megawati bercerita banyaknya permintaan kepada BPIP untuk menyampaikan materi ideologi Pancasila. Salah satunya pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Rabu (21/3).

"Mereka bersedia untuk kami undang, antara lain satu bulan ini kami tatap muka dengan Panglima, kemarin dengan Kapolri, lalu Kepala BIN, permintaan ceramah diminta mereka dan kami membantu," ucap Megawati.

Megawati juga menyampaikan hasil pertemuan dengan MPR. Dalam pertemuan beberapa waktu lalu, disepakati adanya amendemen terbatas UUD 1945.

"Yang ingin kami laporkan adalah pertemuan dengan MPR yang menurut saya hal ini harus segera dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Megawati.

Baca juga: Amandemen UUD 1945, PPP Tolak Bila MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Para pengarah BPIP yang hadir antara lain Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif, KH Said Aqil Siroj, Prof Dr Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.

Sementara itu, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan MenPAN-RB Asman Abnur.

BPIP sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Melalui Perpres Nomor 7/2018, UKP PIP naik status menjadi BPIP atau setingkat kementerian. (dkp/tor)