Amandemen UUD 1945, PPP Tolak Bila MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Jakarta - MPR bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berencana melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-undang Dasar 1945. Meski melihat ada urgensi untuk melakukan amandemen, F-PPP mengingatkan jangan sampai ada kegaduhan politik di sisa masa pemerintahan periode 2014-2019.

Amandemen itu berencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN dinilai mampu menjadi kerangka pembangunan nasional jangka panjang.

"Ada urgensi untuk menghidupkan kembali GBHN, agar benar-benar menjadi panduan bagi semua komponen bangsa dalam mewujudkan visi pembangunan bangsa ke depan secara berkesinambungan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," kata Ketua F-PPP Arwani Thomafi saat dihubungi, Jumat (16/3/2018).

"Tapi teknis amandemen terbatas ini akan menemukan banyak potensi persoalan, misalnya jaminan tidak melebar materi usulan amandemen. Apalagi sisa dua tahun ini adalah tahun politik," sambungnya.

Baca juga: Hanura: Amandemen UUD 1945 Jadi Bahaya Kalau Pimpinan MPR Lemah

Usulan penghidupan kembali GBHN ini dilontarkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan usai bertemu dengan BPIP. Amandemen terbatas ini dipandang perlu untuk mengevaluasi fungsi MPR.

Maksud dari amandemen terbatas yang sedang direncanakan MPR-BPIP ialah menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara.

Anggota F-PPP Achmad Baidowi menyampaikan, amandemen terbatas itu diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa. Namun, ia menolak apabila MPR kembali ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa menjadi alat pelanggeng kekuasaan seperti pada zaman Orde Baru.

Baca juga: Bahaya Amendemen UUD 1945: MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi

"Dengan GBHN maka perjalanan pembangunan akan lebih terarah dan kontinu. Adapun menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi tidaklah relevan. Karena fungsi MPR hari ini sudah berbeda jauh dengan kondisi era Orba," sebut Baidowi.

Untuk diketahui, status MPR sebagai lembaga negara tertinggi sudah batal lewat amendemen UUD '45 1999-2002. Usai amendemen itu, MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi dan muncul perimbangan kekuasaan dari DPR dan DPD. (tsa/elz)