Pelapor Gratifikasi Paling Sering ke KPK: Penghulu dari Klaten

Jakarta - KPK menyebut seorang penghulu paling sering melaporkan penerimaan diduga gratifikasi. Jumlah laporan yang dilakukan penghulu itu adalah 59 laporan dari kurung waktu 2015 hingga 2018 (per Maret).

"Peringkat jumlah pelaporan gratifikasi terbanyak dalam rentang 2015-2018 (Maret), nomor 1 Abdurrahman Muhammad Bakrie, penghulu Kabupaten Klaten (Kementerian Agama)," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono kepada detikcom, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Jokowi Lapor Gratifikasi Rp 58 M, KPK: Keteladanan Presiden Luar Biasa

Menurut Giri, dari 59 laporan itu, KPK menetapkan 57 di antaranya sebagai milik negara. Giri menyebut total penerimaan gratifikasi dari Abdurrahman itu Rp 4.260.000.

Kemudian di urutan kedua ada nama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek. Total pelaporan gratifikasi Nila yaitu 47 laporan (12 di antaranya dinyatakan milik negara) dengan nilai total Rp 2.985.000.

Baca juga: Menag Lukman Akui Masih Banyak Penghulu 'Nakal' yang Terima Gratifikasi

"Nomor urut 3 ada Hari Kriswanto, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan. Jumlah total pelaporan 46 laporan gratifikasi. KPK menetapkan 38 di antaranya milik negara. Total nilai Rp 93.116.500 dan USD 700," ujar Giri.

Urutan tersebut disebut berdasarkan tingkat paling seringnya seseorang melaporkan gratifikasi ke KPK. Sedangkan, nilai gratifikasi yang tinggi salah satunya merupakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah disebut KPK mencapai Rp 58 miliar pada tahun 2017.

(dhn/tor)