Golkar Minta Cawapres Jokowi Cakap di Bidang Ekonomi

Jakarta - Partai Golkar hingga kini belum memutuskan untuk menyorongkan kadernya sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 nanti. Saat ini, Golkar hanya akan memberikan saran dan masukan terkait figur pendamping yang cocok.

"Jadi gini kita ke Pak Jokowi hanya bisa memberikan saran, masukan. Kira-kira figur seperti apa yang cocok menjadi pendampingnya Pak Jokowi," kata Wasekjen Partai Golkar Sarmuji, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).

Baca juga: Kans Jadi Cawapres Jokowi, Ketum PBNU: Saya Ahli Ngaji bukan Politik

Setidaknya, kata Sarmuji, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi cawapres Jokowi nantinya. Pertama figur itu bisa menopang elektabilitas Jokowi.

"Sehingga elektabilitas pak Jokowi aman betul sampai pertarungan Pilpres," ujarnya.

Baca juga: Kriteria Cawapres Jokowi, PPP Sorongkan '5 Syarat dan 1 Hati'

Kedua, figur yang menjadi pendamping Jokowi harus memiliki basis politik. Sehingga kerja-kerja Pemerintahan untuk lima tahun ke depan relatif bisa terjaga.

"Yang ketiga pendamping nya pak Jokowi harus bisa menjawab tantangan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Nah tinggal sekarang kita rumuskan tantangan lima tahun ke depan itu seperti apa. Menurut saya tantangan lima tahun ke depan itu masih masalah ekonomi. Bagaimana lapangan kerja lebih banyak, bagaimana pengangguran dikurangi, bagaimana kemiskinan mulai diberantas. Nah itulah kira-kira," tuturnya.

Saat ditanya, apakah Jokowi harus mencari pendamping dari poros Islam terkait dengan isu-isu yang selama ini dilontarkan kepada Jokowi, Sarmuji mengatakan hal itu tidak diperlukan. Menurutnya, saat ini isu-isu tersebut mulai terkikis.

"Isu Islam, poros Islam, dan tidak itu sekarang kan mulai terkikis ya. Coba aja kita lihat, kita bedah ya survei tentang elektabilitas pilpres, elektabilitas presiden. Itu akan tampak sebenarnya migrasi politik itu sebagian besar ke mana kan tampak. Dan punya segmen sendiri-sendiri sebenarnya. Bukan kita tidak memperhatikan isu Islam dan non Islam tetapi publik kelihatannya lebih cair daripada isu ideologis seperti ini di pilpres," pungkasnya. (dkp/dkp)