Hakim Cabut Hak Politik Politikus PKS Yudi Widiana

Jakarta - Hakim mengabulkan pidana tambahan terhadap politikus PKS Yudi Widiana Adia yaitu berupa pencabutan hak politik. Hakim menyebutkan hak politik Yudi dicabut selama 5 tahun.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih selama 5 tahun sejak terdakwa (Yudi) selesai menjalani hukuman," ujar ketua majelis hakim Hastopo membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Dalam perkara ini, Yudi divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 3 bulan. Yudi terbukti menerima uang suap Rp 11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Baca juga: Terbukti Terima Rp 11 M, Politikus PKS Divonis 9 Tahun Bui

Hakim menyatakan uang suap itu untuk program aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Politikus PKS ini menerima uang suap itu melalui anggota DPRD Kota Bekasi M Kurniawan Eka Nugraha.

Usulan program aspirasi milik Yudi ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR adalah pembangunan jalan Pasahari-Kobisonta senilai Rp 50 miliar, pelebaran jalan Kobisonta-Pasahari senilai Rp 50 miliar, dan pelebaran jalan Kobisonta-Bonggol Bula senilai Rp 40,5 miliar.

Hakim menyebutkan adanya kerja sama Yudi--yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR saat itu--dengan M Kurniawan. Saat Saat menerima uang itu, Kurniawan menghubungi Yudi dengan komunikasi kode yaitu 4 juz yang artinya uang Rp 4 miliar.

Baca juga: Dituntut 10 Tahun Bui, Politikus PKS Yudi: Jaksa KPK Berasumsi

"Kurniawan kemudian melakukan komunikasi dengan Aseng, membahas realisasi pembayaran uang muka commitment fee program aspirasi Yudi sekitar Rp 7 miliar, yang merupakan 5 persen dari nilai anggaran Rp 140 miliar dari tiga proyek," kata hakim.

Atas perkara ini, Yudi terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 KUHP. (fai/dhn)