Nusron: Raja Saudi Pun Tak Bisa Intervensi Hukuman Pancung TKI Zaini

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyanggah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut Indonesia gagal diplomasi terkait TKI dipancung Saudi. BNP2TKI menilai Fahri tak paham hukum di Saudi.

"Fahri berarti tidak paham hukum yang berlaku di Arab Saudi. Hukum pidana di sana itu ada dua. Pidana Ammaah (umum) seperti merusak lingkungan, mengganggu ketertiban dan lain sebagainya, ini yang bisa didiplomasikan dan diintervensi negara melalui raja," ujar Ketua BNP2TKI Nusron Wahid saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/3/2018) malam.

Baca juga: Pemerintah Lakukan Segala Cara Cegah Eksekusi Mati 2 TKI di Saudi

Nusron menyebut, pidana mati di Saudi tak bisa diintervensi siapa pun jika pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Bahkan, kata Nusron, Raja Saudi pun tak bisa meminta eksekusi ditunda.

"Ada juga pidana syakhsiyyah (personal) seperti pembunuhan kepada seseorang. Selama keluarganya tidak memaafkan, ya hukum fiqh di sana tidak bisa diintervensi oleh siapa pun (termasuk) raja mereka sendiri, apalagi pemerintah Indonesia," tutur Nusron.

"Lagi pula, keputusan inkracht hukuman mati ini sejak tahun 2008. Pak Jokowi justru berhasil mendelayed," tambahnya.

Baca juga: TKI Dipancung, Fahri Hamzah: Pemerintah Gagal Diplomasi!

Sebelumnya, Fahri menilai dipancungnya Zaini adalah ironi. Menurut Fahri, kejadian itu merupakan bentuk gagalnya komunikasi pemerintah.

"Kenapa gagal diplomasinya? Setahu saya, kalau dari awal memahami betul, mudah kok menjelaskannya. Sebab, kadang-kadang sumbernya karena kesalahpahaman. Banyak sekali kasus seperti ini, yang seharusnya bisa kita tangani," ujar Fahri, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/3).

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/nvl)