Perpres akan Atur Mekanisme Keterlibatan TNI Tangani Terorisme

Jakarta - Pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati revisi UU Antiterorisme atas keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Dalam pelaksanaannya, mekanisme keterlibatan TNI itu akan diatur melalui peraturan presiden (perpres).

"Ini bukan soal memperkuat, tapi diperjelas mekanismenya. Kalau di UU TNI tadi saya sebutkan, dengan satu frasa keputusan politik presiden. Kalau ini kemudian apa yang dimaksud keputusan politik presiden itu kita terjemahkan dalam bentuk peraturan presiden," kata anggota Pansus RUU Terorisme, Arsul Sani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Perpres itu berfungsi mengatur keterlibatan TNI secara lebih spesifik. Sebab, belum ada aturan yang jelas soal kewenangan TNI untuk penanggulangan terorisme dalam UU No 34/2004 tentang TNI.

Baca juga: Wiranto: TNI Dilibatkan Tangani Terorisme Tak Perlu Diributkan

"Di situ diatur dengan peraturan presiden secara lebih spesifik," jelas Arsul.

DPR, sebut Arsul, tak akan ikut campur dalam pembentukan perpres itu. Menurutnya, perpres menjadi wewenang penuh presiden.

"Itu tidak perlu konsultasi dengan DPR, ya. Ini justru memberikan keleluasaan kepada presiden selaku kepala negara, selaku kepala pemerintahan, selaku panglima tertinggi TNI," ujar Sekjen PPP itu.

Baca juga: Pimpinan DPR Dukung TNI Tangani Teroris

Diberitakan, pemerintah dan DPR sepakat soal pelibatan TNI dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme). Namun keterlibatan TNI perlu diatur lagi dalam peraturan presiden. (tsa/fdn)