Wiranto: Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Itu Imbauan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto meminta tidak dibenturkan dengan KPK soal penundaan pengumuman kepala daerah yang terkait korupsi. Wiranto menegaskan pernyataan itu hanya bersifat imbauan.

"Polhukam nanti diadu-adu, menimbulkan kegaduhan," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: KPK Tetap Proses Kasus Peserta Pilkada yang Terindikasi Korupsi

Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada KPK akan melaksanakan imbauan itu atau tidak. Menurutnya, pemerintah hanya mengingatkan.

"Ini namanya imbauan. Itu sesuatu yang silakan dilakukan boleh dan tidak juga nggak apa-apa. Tapi kewajiban kita saling mengingatkan. Itu kewajiban kita," sambungnya.

Baca juga: Wiranto Imbau Kasus Calon Pilkada Ditunda, KPK Diminta Jalan Terus

Sebelumnya, KPK menegaskan tetap melanjutkan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurut KPK, kasus yang ditangani melibatkan penyelenggara negara yang kebetulan menjadi calon kepala daerah.

"Yang diproses oleh KPK adalah penyelenggara negaranya. Jadi posisi dia sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara yang kemudian menjadi kewenangan KPK. Bahwa dia kebetulan adalah calon kepala daerah dan kebetulan punya posisi yang lain, itu di luar domain kami," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Febri menuturkan pihaknya memahami maksud pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta proses hukum para calon kepala daerah yang diduga korupsi ditunda. Menurut KPK, inti permintaan itu yakni penegakan hukum tetap sesuai koridor yang ada agar proses pilkada berjalan dengan baik. (fiq/idh)