Pimpinan DPR Dukung KPK soal Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

Jakarta - KPK rencananya akan mengumumkan beberapa calon kepala daerah yang telah berstatus sebagai tersangka pada minggu ini. Namun rencana itu mendapat sanggahan dari pemerintah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta KPK menunda pengumuman tersebut. Sebab, akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Alasan KPK Minta Jokowi Buat Perppu Pergantian Calon Kepala Daerah

Kendati demikian, langkah yang ditempuh KPK mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Ia mengungkap, jika KPK telah memiliki bukti yang cukup, proses dapat dilanjutkan.

"Ketika KPK sudah mempunyai bukti yang cukup, seharusnya penyelidikan dapat terus berlangsung. Karena itu sudah menjadi tupoksi KPK. Jadi apa pun kondisinya, penegakan hukum harus berjalan terus," kata Taufik di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: Ketua KPK Teken Sprindik Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka

Ia melanjutkan, jika KPK bisa melanjutkan rencana pengumuman tersebut, diharapkan dapat membuat Pilkada Serentak 2018 semakin berkualitas. Kemudian bisa juga menghasilkan calon kepala daerah yang bebas dari korupsi.

"Dengan penetapan tersangka itu, akan terpilih calon kepala daerah yang bersih dari korupsi. Penetapan tersangka itu juga rasanya tidak mengganggu proses pilkada," ungkap Taufik.

Baca juga: KPK Tetap Proses Kasus Peserta Pilkada yang Terindikasi Korupsi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengimbau pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (perpu) agar calon kepala daerah yang telah menjadi tersangka bisa diganti.

"Daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti cukup dan ada peristiwa pidananya," ujar Saut. (ega/ega)