Minta KPK Tunda Kasus Calon di Pilkada, Wiranto: Tidak Ada Paksaan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan permintaan agar KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah pada masa pilkada bukan paksaan. Wiranto menegaskan hanya menyampaikan imbauan agar KPK tidak dituduh bermain politik terkait pilkada.

"Tidak ada paksaan, semuanya imbauan," ujar Wiranto kepada wartawan di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Menurut Wiranto, penundaan penanganan kasus tidak berarti perkara yang diduga berkaitan dengan calon kepala daerah disetop. Pengusutan lewat penyelidikan dan penyidikan, menurutnya, tetap harus dilakukan.

Baca juga: Wiranto Minta Tunda Proses Hukum Calon di Pilkada, KPK: Tak Elegan

"Penundaan itu tidak mengurangi ancaman terhadap mereka. Penundaan semata-mata agar tidak menimbulkan syak wasangka, tidak menimbulkan satu tuduhan, bahwa KPK masuk ranah politik," tuturnya.

Wiranto dalam pernyataannya pada Senin (12/3) mengatakan permintaan penundaan penanganan kasus dimaksudkan agar tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada serentak.

Baca juga: Minta Tunda Kasus Calon Pilkada, Wiranto: Agar KPK Tidak Dituduh

"Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," kata Wiranto. (fdn/dhn)