.webp)
"Jadi soal tunda-menunda tersangka kalau memang itu pilihan kita memaafkan 'sementara' bagi calon tersangka itu juga pilihan. Tapi itu pilihan yang tidak elegance dari sisi penegakan hukum. Karena hukum tidak mengenal siapa dan kita semua tahu itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Selasa (13/3/2018).
Menurut Saut, penegakan hukum harus tegas karena berimbas pula pada indeks persepsi korupsi. Proses demokrasi dalam pemilihan umum yang bersih pun disebut Saut berpengaruh pada hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana Indonesia menegakkan hukum menjadi perhatian dunia, terutama yang terkait dengan korupsi karena imbasnya yang luas. Pada bagian lain tahun ini mengapa kita mendapat indeks persepsi korupsi 37 atau jalan di tempat karena hal itu dipengaruhi juga oleh bagaimana Indonesia menjalan demokrasi lewat pemilihan umum yang antara lain dipertanyakan seegaliter apa kita menjalan demokrasi," ucap Saut.
Sebelumnya, Wiranto meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurut Wiranto, penetapan tersangka pada calon di pilkada serentak yang telah ditetapkan KPU berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu.
"Kita bersikap demikian, bahwa kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum. Tetapi kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita dari penyelenggara pemilu diharapkan ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuannya sebagai saksi ataupun sebagai tersangka," kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3). (haf/dhn)
