Calon di Pilkada Tak Boleh Terima Sumbangan Kampanye Secara Tunai

Jakarta - Pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2018 diperbolehkan menerima sumbangan dana kampanye. Namun sumbangan itu tidak boleh diterima secara tunai.

"Tidak boleh (sumbangan diterima secara tunai), harus lewat rekening," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi detikcom, Senin (12/3/2018).

Baca juga: PPATK Terima 53 Laporan Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada

Fritz mengatakan hal ini untuk pengawasan rekening khusus dana kampanye. Bila tidak melalui rekening, menurutnya, akan masuk dalam dugaan pencucian uang.

"Dalam rangka pengawasan, (sumbangan) harus melalui rekening khusus dana kampanye itu. Kalau tidak lapor, nanti bisa masuk dugaan tindak pidana pencucian uang," kata Fritz.

Senada dengan Fritz, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan sumbangan dana yang masuk harus tercatat dalam rekening paslon. "Harus dicatatkan dalam rekening, dinominalkan dan dicatatkan," ujar Ilham.

Baca juga: Mengejutkan! Dana Awal Kampanye 3 Cabup-Cawabup Ini Cuma Rp 50 Ribu

Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU No 5 Tahun 2017 Pasal 8 ayat 4 dan 5 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut berbunyi:

(4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. (idh/idh)