Gubernur dan Bupati se-Jatim Berkomitmen Antikorupsi, KPK Jadi Saksi

Gubernur dan Bupati se-Jatim Berkomitmen Antikorupsi, KPK Jadi Saksi

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Rabu, 07 Mar 2018 11:28 WIB
Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom
Surabaya - Sejumlah kepala daerah ditangkap KPK belakangan ini. Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau akrab disapa Pakde Karwo tak ingin terjadi lagi. Dia meneken komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan disaksikan KPK.

Rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dilakukan di Gedung Grahadi, Jl Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (7/3/2018). Hadir di antaranya pimpinan KPK Laode M. Syarif, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maruli Hutagalung, juga Bupati dan Wali Kota hingga Ketua DPRD se-Jatim

Dalam sambutan, Pakde Karwo mengatakan berdasarkan kajian Kemendagri, ada beberapa area rawan dikorupsi. Pertama pada tahapan penyusunan APBD.

"Untuk mengatasi hal ini, penyusunan APBD harus ditulis dengan lebih detail perihal dananya, kegiatan yang dilakukan dan berapa bujet yang dibutuhkan. Tak hanya itu, kini semua hal juga akan dialihkan ke sistem digital agar lebih mudah dalam pengawasan dan pengendalian," papar Pakde Karwo.


Area rawan korupsi kedua adalah pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Karena di situ, penerimaan uang pajak masing-masing daerah cukup tinggi. Area rawan korupsi ketiga adalah pengadaan barang dan jasa.

"Sedangkan yang keempat dan kelima, ada di belanja hibah dan bantuan sosial, juga di belanja perjalanan dinas," kata Pakde Karwo.

Guna menanggulangi hal ini, Pakde Karwo berupaya mengubah kebiasaan antre korupsi menjadi anti korupsi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jatim mengadakan penandatanganan komitmen bersama untuk program pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

"Saya berusaha untuk mengubah kebiasaan antre korupsi jadi antikorupsi," kata Pakde Karwo.


Pimpinan KPK Laode M Syarif menambahkan, indikasi adanya korupsi ini sangat berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah pasti menggelontorkan dana yang banyak. Jika bangunan tidak kokoh, besar kemungkinan ada penyelewengan dana.

Pakde Karwo Teken Komitmen, Ubah Antre Korupsi Jadi AntikorupsiFoto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom

Menurut Laode, proyek pengadaan barang yang korupsi pasti terlihat. Biasanya pelaksana proyek tersebut akan mengajukan dana yang besar. Tapi realisasinya tidak seberapa.

"Contohnya ada di salah satu daerah bikin proyek pembenahan jalan yang menghabiskan 100 juta, padahal jika dilihat kasat mata, proyek tersebut hanya butuh 50 juta. Kan itu pasti ada korupsi," tegasnya.

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan tanda tangan komitmen bersama. Selain Pakde Karwo, pihak yang meneken di antaranya bupati dan walikota se-Jatim, ketua DPRD se-Jatim, kapolda dan kajati Jatim.

(trw/trw)
Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.