.webp)
Hal ini disampaikan seorang pejabat senior HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari enam bulan setelah operasi militer Myanmar yang memicu eksodus hampir 700 ribu warga Rohingya ke Bangladesh.
Andrew Gilmour, Wakil Sekjen PBB untuk HAM menyampaikan hal tersebut setelah melakukan kunjungan selama empat hari ke distrik Cox's Bazar, Bangladesh, tempat para pengungsi Myanmar berada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah para militan Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer Myanmar pada 25 Agustus lalu, para tentara dan polisi Myanmar menyerbu desa-desa di Rakhine yang mayoritas dihuni warga Rohingya. Operasi itu disebut sebagai operasi sah untuk "memberantas para teroris".
Para pengungsi Rohingya yang ditampung di Bangladesh telah melaporkan adanya pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran rumah oleh aparat Myanmar di Rakhine. PBB dan Amerika Serikat pun telah menyimpulkan praktik tersebut sama dengan pembersihan etnis.
Gilmour mengatakan dirinya telah berbicara dengan para pengungsi Rohingya yang menyebut soal penculikan-penculikan oleh aparat Myanmar.
"Terlihat bahwa kekerasan meluas dan sistematis terhadap Rohingya masih tetap ada," ujar Gilmour dalam statemennya. "Sifat kekerasan ini telah berubah dari hiruk-pikuk pertumpahan darah dan pemerkosaan massal tahun lalu menjadi kampanye teror dengan intensitas lebih rendah dan kelaparan yang tampaknya dirancang untuk mengusir Rohingya yang tersisa dari rumah-rumah mereka dan pergi ke Bangladesh," imbuhnya dalam statemen tersebut.
Menanggapi hal ini, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan dirinya belum melihat statemen PBB yang dirilis pada Selasa (6/3) tersebut. Namun ditegaskannya, Myanmar tidak melakukan pembersihan etnis. "Kami tidak mengusir para pengungsi," ujarnya.
