KPU Tumbang Digugat PBB, Komisi II DPR Soroti Kerja KPUD di Papua

Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) menang melawan KPU terkait status peserta Pemilu 2019. Komisi II DPR RI menganggap masalah antara PBB dan KPU itu berada di daerah.

"Saya kira memang kalau KPU pusat, sepanjang yang kita tahu sudah bekerja dengan baik. Ini yang jadi masalah KPUD khususnya kabupaten/kota. Hasil kerjaan mereka, KPU pusat harus melakukan lagi pekerjaan ulang," ujar Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Amali menganggap proses verifikasi di Papua selalu bermasalah. Tak hanya PBB, menurut Amali hampir semua partai mengalami kendala di daerah itu.

"Kan ini masalahnya di Papua. Saya kira hampir semua partai bermasalah di Papua. Golkar juga, walaupun akhirnya tak berpengaruh ya, sudah, kita biarkan saja," ucap Amali.

Baca juga: KPU Gelar Pleno Bahas Keikutsertaan PBB di Pemilu 2019

Baca juga: PBB Gagal Ikut Pemilu, Yusril: KPU Terlibat Persekongkolan

Amali punya saran kepada KPU agar KPUD Papua bisa lebih baik lagi ke depan dalam bekerja. Dia meminta KPU pusat aktif memberi panduan.

Terlepas dari persoalan PBB, Amali memandang daerah Papua sangat sarat unsur politisnya. Faktor-faktor tersebut membuat Papua jadi daerah rawan di pilkada maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Kombinasi SDM, geografis dan bermainnya kepentingan begitu besar di Papua. Kepentingan politik bermain di sana. Kemudian ada faktor keamanan. Kombinasi itu, Papua termasuk daerah rawan pilkada-pemilu," ucap politikus Golkar itu.


(gbr/rvk)