Fadli Zon Kritik Pengungkapan Kasus MCA, Polri: Kami Laksanakan UU

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pengungkapan kasus Muslim Cyber Army (MCA) yang dinilainya upaya mematikan demokrasi. Pernyataan Fadli disanggah oleh Polri.

Baca juga: Fadli akan Polisikan Penyebar Hoax Foto Dirinya dengan Admin MCA

"Jadi, kami melaksanakan undang-undang saja. Ya kan mengkritik sama menyebarkan informasi yang bernuansa SARA, kebencian, kan berbeda. Kami itu hanya melakukan tindakan hukum sesuai aturan undang-undang," jelas Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran ketika dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (2/3/2018).

Fadil lalu menerangkan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Barang siapa secara melawan hukum mentransmisikan sebuah informasi elektronik yang menyebabkan rasa kebencian dan permusuhan yang mengandung unsur sara, dipidana. Begitu bunyinya kurang lebih," terang Fadil.

Baca juga: Penyebar Hoax Dicokok Polisi: Saracen Hingga Muslim Cyber Army

Polri mengungkap adanya kelompok semacam Saracen, yaitu MCA, yang menyebarkan berita bohong (hoax), fitnah, kebencian dan isu SARA. Tindakan kepolisian itu disebut Fadli sebagai perbuatan yang mematikan demokrasi.

Baca juga: Jejaring Muslim Cyber Army Penyebar Hoax dan Kebencian

"Ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi. Harus betul-betul dicek apa yang dimaksud dengan hoax. Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat atau apa," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3).

Baca juga: Berantas MCA Penyebar Hoax, Menhan Sebut Punya Strategi Canggih

Seperti diketahui, MCA memiliki empat jaringan dengan fungsi menampung, merencanakan, menyebar, dan menyerang kelompok lain agar hoax berhasil disebar kepada masyarakat. Bareskrim Polri menangkap enam tersangka pelaku lainnya, di antaranya ML (39) seorang karyawan yang ditangkap di Jakarta, RS (38) seorang karyawan yang ditangkap di Bali, RC yang ditangkap di Palu, Yus yang ditangkap di Sumedang, dan dosen UII TAW (40) yang ditangkap di Yogyakarta.

Baca juga: Pengungkapan Kasus Muslim Cyber Army, Fadli: Upaya Matikan Demokrasi

Mereka dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.

[Gambas:Video 20detik]

(aud/dkp)