KPU dan Bawaslu Diminta Perketat Pengawasan

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta dengan tegas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperketat pengawasan kepada anggotanya. Hal itu dilakukan agar terhindar dari suap dan politik uang.

"Anggota kedua penyelenggara pemilu itu harus memiliki integritas yang kuat," ujar Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Baca juga: Polisi Bidik Tersangka Lain Kasus Suap KPU-Panwaslu Garut

Hal itu dikatakan Taufik menanggapi kasus Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat yang ditangkap Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri. Diduga, kasus itu bermula dari dugaan suap dari calon bupati yang tidak lolos.

"Kasus penangkapan yang menimpa anggota KPU dan Bawaslu itu tentu menjadi tamparan keras bagi kedua lembaga itu. Seharusnya, KPU dan Bawaslu bebas dari suap dan politik uang jelang Pilkada Serantak 2018 ini. KPU dan Bawaslu harus lebih ketat mengawasi anggotanya," kata Taufik.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Suap, Ketua Panwaslu Garut Dicopot Jabatannya

Taufik menambahkan, kasus suap kepada KPU dan Bawaslu dapat menjadi preseden buruk dan mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Kendati tak dipungkiri, posisi KPU dan Bawaslu rawan terhadap godaan suap, namun Taufik yakin, seluruh anggotanya mampu untuk tidak tergoda.

"Anggota KPU dan Bawaslu harus menjaga integritasnya, dan tidak terjebak dalam godaan suap. Sebagai penyelenggara pemilu, keduanya juga harus fokus dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu. Apalagi Pilkada Serentak 2018 diselenggarakan tak lama lagi," pesan Taufik.

Baca juga: Komisioner KPU-Ketua Panwaslu Garut Disuap Rp 110 Juta dan Mobil

(ega/nwy)