UU MD3 Dianggap Ancam Demokrasi, Jokowi Harus Keluarkan Perppu

Jakarta - Sikap Presiden Jokowi yang belum meneken UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tetap bisa membuat aturan tersebut berlaku. Padahal peneliti SMRC Djayadi Hanan menilai UU MD3 mengancam demokrasi. Artinya, Perppu untuk menganulir UU MD3 tersebut bisa dikeluarkan.

"UU MD3 itu memang potensial mengancam demokrasi dan kebebasan pers, dan itu bertentangan dengan semangat dasar reformasi," kata Djayadi saat berbincang dengan detikcom, Jumat (23/2/2018).

Baca juga: Jokowi Didesak Terbitkan Perppu MD3, NasDem: Ada Potensi Kegentingan

Baca juga: Gerindra Juga Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Jika Tak Setuju UU MD3

Baca juga: PAN: Jokowi Buat Saja Perppu Bila Anggap Imun DPR Berlebihan

Menurut Djayadi, semangat dasar reformasi selama ini telah dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Semangat dasar inilah yang bisa membuat politik menjadi sehat.

Djayadi menyarankan Jokowi sebagai kepala pemerintah mengoreksi sikapnya dalam pembahasan UU MD3. "Segera lakukan kajian dan bila unsur emergency-nya terpenuhi, maka perppu bisa dikeluarkan," imbuh Djayadi.

Sebelumnya, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate juga menyarankan Jokowi menerbitkan perppu. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto pun menyarankan hal yang sama meski partai ini ikut menyetujui UU MD3. Tak hanya PAN, Gerindra--melalui Ketua DPP Riza Patria--yang juga menyetujui revisi UU MD3 pun mempersilakan Jokowi menerbitkan perppu. (bag/fjp)