KPK: Bupati Lampung Tengah Beri Arahan untuk Dana Suap ke DPRD

Jakarta - KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa terkait OTT dalam dugaan suap kepada DPRD terkait pinjaman daerah kepada pihak swasta. Mustafa disebut memberi arahan agar bawahannya memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Kasus dugaan suap untuk anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman daerah direncanakan akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk pinjaman itu. Surat pernyataan tersebut merupakan syarat MoU antara Pemkab dengan PT SMI.

Baca juga: Sandi Suap OTT KPK di Lampung Tengah: 'Cheese'

[Gambas:Video 20detik]

"Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Laode Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.

"Diduga atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan Rp 100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya berasal dari dana taktis," terang Laode.

Baca juga: Suap DPRD Lampung Tengah, KPK Sita Rp 1 Miliar dan Rp 160 Juta

Permintaan suap memang diduga sebesar Rp 1 miliar. Namun KPK mengamankan uang sebesar Rp 1 miliar dan Rp 160 juta dalam OTT.

Meski sudah ditangkap KPK, Bupati Lampung Tengah Mustafa saat ini masih berstatus sebagai saksi. Status hukum Mustafa masih menunggu pemeriksaan awal 1x24 jam. (elz/dhn)