Mendagri: Saya Diminta Tak Bicara soal Pj Gubernur Lagi

Yogyakarta - Usulan penjabat (Pj) gubernur dari perwira tinggi (Pati) Polri menuai kontroversi. Mendagri Tjahjo Kumolo, yang memberi usul itu, mengaku diminta tidak bicara lagi.

Mengenai usul Pj gubernur dari Polri, Tjahjo memastikan sudah melapor kepada Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Mereka pun menyarankan Tjahjo tidak membahas soal Pj gubernur lagi untuk mengurangi polemik.

"Saya sudah lapor ke Pak Menko, Pak Mensesneg, Pak Kepala Staf, beliau-beliau yang akan lapor ke Presiden. Saya diminta untuk tidak bicara lagi masalah itu, sudah cukup selesai," kata Tjahjo setelah membuka Musrenbang RPJMD DIY 2017-2022 di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (31/1/2018).

Baca juga: Begini Beda Plt dan Penjabat Gubernur

Pada pergelaran pilkada, Mendagri meminta aparat sipil negara (ASN) bersikap netral. Termasuk petahana, yang melakukan kampanye, dilarang menggunakan aset-aset daerah.

Gedung-gedung milik TNI/ Polri juga tidak boleh disewakan untuk kampanye. Itu sudah dibahas dengan para kepala staf angkatan TNI dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami sudah ketemu beberapa kepala staf, Kapolri juga tidak menyewakan gedung-gedung milik TNI/Polri, termasuk apa pun juga, kalau itu kita mau tegas. Saya sudah percaya TNI/Polri netral, ASN-nya juga netral, aturannya ada," tutur Tjahjo.

Baca juga: Wacana Pj Gubernur dari Polri, Jokowi: Banyak yang Suudzon Dulu

Dia meminta Bawaslu melakukan pengawasan jika masih ada SKPD yang masih bergabung dengan salah satu calon atau berpotensi tidak netral. Fungsi pengawasan dari Bawaslu, pers, dan masyarakat, disebut Tjahjo, harus aktif mengawasi jika ada yang tidak netral.

Seperti diketahui, Tjahjo mengusulkan sejumlah Pj gubernur dari jajaran jenderal aktif Polri. Irjen M Iriawan diusulkan menjadi Pj gubernur di Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. Terbaru, Tjahjo berencana menempatkan anggota TNI-Polri menjadi Pj gubernur di Papua.

"Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja," kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1).

Sejumlah pihak tidak setuju dengan usulan tersebut. Pada akhirnya keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo. (elz/imk)