Wacana Pj Gubernur dari Polri, Jokowi: Banyak yang Suudzon Dulu

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan dua perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan yang menjadi polemik ini.

Jokowi mengatakan usulan tersebut belum masuk ke meja kerjanya. Jadi dia belum bisa memberi keputusan apakah setuju atau tidak.

"Ya, sampai saat ini belum masuk meja saya. Masih lama sekali kan. Belum masuk meja. Nanti kalau masuk meja baru saya jawab. Belum masuk kok, jangan-jangan nggak masuk ke meja saya, sudah ribut saja. Belum tentu masuk ke meja saya," kata Jokowi di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Jokowi tak menampik jika usulan ini dikatakan kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat. Jokowi menilai ini terjadi karena sudah banyak pihak yang berprasangka atas rencana usulan Kemendagri tersebut.

"Karena banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," katanya.

Baca juga: Pimpinan DPR: Menhan dan PDIP cs Tolak Pj Gubernur dari Polri

Jokowi juga mengatakan kebijakan serupa dengan usulan Kemendagri tersebut sebenarnya sudah pernah diterapkan beberapa tahun lalu. Namun itu tidak menjadi polemik seperti rencana yang akan diusulkan tahun ini.

"Yang dulu-dulu nggak ada masalah. Dulu banyak loh, yang dari TNI ada, Polri ada, biasa saja. Kenapa sekarang ramai? Itu saja pertanyaan saya. Sekali lagi, itu belum masuk meja saya, jadi saya nggak mau komentar dulu," jelas Jokowi. (jor/nvl)