Soal Pj Gubernur Selama Pilkada, Panglima TNI: Netralitas Harga Mati

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menanggapi usulan Mendagri Tjahjo Kumolo soal 2 jenderal polisi jadi penjabat gubernur. Marsekal tak menjawab dengan gamblang apakah mengizinkan anggota TNI jadi Pj Gubernur.

"Saya sampaikan, saya punya konstitusi TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dan di rapim TNI dan Polri pun, saya dengan amanat saya, kami sampaikan netralitas itu harga mati," kata Hadi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Baca juga: Usulan Mendagri soal Polisi Jadi Pj Gubernur Belum Sampai ke Jokowi

Konstitusi yang ia maksud adalah UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Kalaupun nantinya Mendagri menunjuk perwira TNI, ia menegaskan TNI tetap berpegang pada netralitas.

"Saya tetap berdasarkan konstitusi, UU Nomor 34 tahun 2004 bahwa dijabarkan bahwa TNI harus netral. Jadi netral yang saya pegang," ujarnya.

Sebelumnya, 2 perwira yang diusulkan menjadi Pj gubernur adalah Irjen Martuani Sormin dan Irjen M Iriawan jadi Pj Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Martuani diusulkan mengisi kekosongan kursi Gubernur Sumut setelah habisnya masa jabatan Tengku Erry Nuradi dan Iriawan akan mengisi jabatan yang akan ditinggalkan Ahmad Heryawan.

Baca juga: Kemendagri Nyatakan Polisi yang Jadi Pj Gubernur Tak Perlu Mundur

Jabatan Iriawan dan Martuani, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, sudah sejajar dengan pejabat eselon I. Eselon I sudah memenuhi syarat untuk memimpin daerah. Akan tetapi, penunjukan dua jenderal polisi untuk memimpin daerah ini menjadi kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan keduanya akan bersikap tidak netral. (dkp/tor)