Mendagri Minta KPU Tuntaskan Verifikasi Faktual Parpol On Time

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo meminta KPU menyelesaikan verifikasi faktual parpol untuk pemilu tepat waktu. Hal ini menyusul putusan MK terkait verifikasi parpol dalam UU Pemilu.

"Kalau sikap pemerintah, jangan sampai verifikasi faktual ini mengganggu tahapan pemilu yang sudah disepakati sesuai pada tanggal 17 Februari. Kami sudah jelas. Itu saja saya kira. Soal waktunya, jamnya, mau dikerahkan berapa orang, kerja 24 jam, terserah KPU," kata Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: KPU Buka Peluang Ubah PKPU Pascaputusan MK soal Verifikasi Parpol

Tjahjo menegaskan pelaksanaan Pemilu 2019 tak molor. Pemilu tetap digelar pada April 2019.

"Nggak, nggak ada. Satu jam mundur, mundur semua itu," tuturnya.

Baca juga: Tolak Terbitkan Perppu Pemilu, Mendagri: KPU Tetap Jalankan UU 7/2017

Ia mengingatkan agar KPU tetap menjalankan ketentuan UU Pemilu No 7/2017 serta keputusan yang telah dikeluarkan oleh MK.

MK mengabulkan gugatan Partai Idaman, yang dilayangkan oleh Rhoma Irama, soal verifikasi peserta pemilu. MK menanggap proses verifikasi pemilu pada Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang pemilu bersifat diskriminatif.

"Agar KPU tetap melaksanakan ketentuan UU dan melaksanakan putusan MK," pungkasnya. (dkp/dkp)