Ahli: Vonis MA soal Pergub Larangan Motor Tidak Otomatis Berlaku

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membatalkan pergub pembatasan motor masuk di jalur Bundaran HI-Merdeka Barat. Namun putusan itu tidak serta-merta berlaku karena terhalang peraturan MA No 1/2011.

"Ketentuan dalam Perma Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materiil di MA mengandung pengaturan yang membuka kesempatan 'pembangkangan' oleh pembentuk peraturan yang dibatalkan oleh MA," ujar pakar hukum tata negara Bayu DWi Anggono kepada detikcom, Selasa (9/1/2017).



Bayu mengatakan putusan uji materi di MA tidak seperti di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan uji materi di MA harus diikuti pencabutan dari si pembuat peraturan. Dalam hal ini, putusan MA harus diikuti pencabutan oleh Pemprov DKI. Jika peraturan itu tidak dicabut, dalam waktu 90 hari pasca-putusan, motor tetap dilarang masuk HI-Merdeka Barat sesuai dengan jam yang berlaku.

"Ketentuan yang masih membebankan pencabutan peraturan selama 90 hari kepada pembentuk sama saja dengan melanggengkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara selama peraturan tersebut belum dicabut," sambung Bayu.

Baca juga: Pergub Larangan Motor Dicabut MA, Sandi: Kami Sudah Siapkan Revisi

Baca juga: Polisi Tunggu Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Larangan Motor

Dia menilai pemerintah pusat ataupun daerah belum memiliki kesadaran konstitusional yang baik. Bayu menjelaskan seharusnya putusan pengadilan langsung berlaku ketika sudah divonis oleh hakim, terutama yang bersifat inkrah.

"Faktor kesadaran konstitusional dari pemerintah/lembaga dalam mematuhi putusan pengadilan juga masih belum baik. Mengingat sering kali masih ada pemahaman bahwa merupakan hak pengadilan untuk membatalkan dan merupakan hak pemerintah/lembaga untuk mengatur kembali," pungkasnya.

MA dalam putusannya mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (rvk/asp)