Kemendagri: Evaluasi APBD DKI Mengikat, Ditembuskan ke KPK

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan evaluasi mengenai APBD DKI 2018 sudah selesai. Kemendagri mengatakan evaluasi tersebut bersifat mengikat bagi Pemprov DKI.

"Iya kalau nggak dilaksanakan menyalahi aturan," kata Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto kepada detikcom, Jumat (22/12/2017).

Baca juga: Ini Alasan Kemendagri Tolak Anggaran Rp 28 M Tim Gubernur Anies

Widodo mengatakan Kemendagri memberikan tembusan evaluasi APBD DKI pada berbagai instansi lainnya, termasuk KPK. Dia mengatakan akan ada konsekuensi bila evaluasi tersebut tidak dilaksanakan.

"Ya mengikat, tak tembusin KPK gimana sih. Mengikat, kalau nggak dilaksanakan bisa bermasalah," sebutnya.

"Ini tidak rekomendasi, salah kalau ngomong rekomendasi itu. Ya evaluasi dievaluasi," imbuhnya.

Baca juga: Soal TGUPP, Anies: Dengan atau Tanpa Dukungan Kemendagri, Kita Terus

Widodo belum mengetahui detail mengenai evaluasi yang diberikan kepada Pemprov DKI tersebut. Dirinya belum mengetahui teknis penyerahan SK Mendagri kepada Pemprov DKI.

"Kalau penyerahan teknis nggak negerti aku," sebutnya.

Baca juga: Tim Gubernur Dicoret, Anies Pelajari Pertimbangan Kemendagri

Sebelumnya, Anies mengatakan otoritas mengenai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ada di tangannya. Meski demikian, dia tetap akan menghormati rekomendasi dari Kemendagri.

"Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati," kata Anies siang tadi. (fdu/tor)