Soal TGUPP, Anies: Dengan atau Tanpa Dukungan Kemendagri, Kita Terus

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan segera menerima laporan resmi mengenai rekomendasi Kemendagri terkait APBD 2018 hari ini. Anies mengatakan akan terus bekerja dengan atau tanpa dukungan Kemendagri perihal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

"Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2017).

Anies mengatakan otoritas mengenai TGUPP ada di tangannya. Meski demikian, dia tetap akan menghormati rekomendasi dari Kemendagri.

"Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati," terangnya.

Baca juga: Tim Gubernur Dicoret, Anies Pelajari Pertimbangan Kemendagri

Melalui lampiran yang ia terima, Anies mengaku heran dihapusnya TGUPP di eranya. Ia membandingkan dengan pemerintahan era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang menarik begini, dari dulu ada anggaran untuk TGUPP. Dari dulu selalu ada anggaran. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi nggak boleh? ada apa?" terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pelaksana tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan hasil evaluasi APBD DKI 2018 akan segera rampung. Kemendagri merekomendasikan gaji TGUPP dianggarkan dari dana operasional Gubernur DKI.

Baca juga: Kemendagri Minta Revisi soal Tim Gubernur, Sandi: Kami Husnuzan

Syarifuddin juga menyarankan, bila Anies membutuhkan tenaga ahli, gaji tenaga ahli tersebut dapat dianggarkan melalui SKPD terkait. Selain itu, Kemendagri meminta Anies mengurangi anggota TGUPP.

Kemendagri telah mengajukan APBD DKI ke Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun belum bisa dipastikan kapan rekomendasi tersebut diberikan kembali kepada Pemprov DKI.

(fdu/idh)