Serapan Anggaran DKI Rendah, Anies Mau Sistem Penagihan Tiap Kwartal

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan target penyerapan Pemprov DKI yang hanya 86 persen. Meski naik 5 persen dari tahun lalu, Anies mengkritik sistem penagihan yang hanya dilakukan di akhir tahun.

"Justru itu saya bilang karena semuanya serba di akhir penagihannya, akhirnya seperti sekarang. Coba itu diatur spread-nya rata, nggak terjadi yang seperti ini," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Baca juga: Sekda Prediksi Serapan Anggaran DKI Tahun 2017 Hanya 86 Persen

Anies mengaku mempunyai strategi dalam melakukan penyerapan anggaran. Menurutnya, Pemprov DKI bisa membagi sistem penagihan menjadi empat kwartal.

"Sebetulnya kalau spread pengeluarannya baik, kegiatannya baik, penagihannya juga jadwalnya baik, maka akan jauh lebih optimal. Bisa lebih tinggi lagi," tuturnya.

Baca juga: Serapan Anggaran SKPD DKI Rendah, Sandi: Kita Evaluasi Nanti

"Ditambah lagi perjanjian kerja samanya harus dilakukan revisi. Durasi kerja bukan hanya setahun. Tapi bisa di-break down jadi 4 kali. Sehingga per kwartal. Sehingga evaluasi kinerjanya juga per kwartal," imbuhnya.

Anies berjanji akan mengubah sistem penagihan yang ada di Pemprov DKI. Dia menyebut pernah berhasil menerapkan sistem tersebut saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Baca juga: Sudirman Said Minta Anies-Sandi Fokus ke Serapan APBD 2017

"Saya mengelola Dikbud, 93 persen-94 persen. Karena kita atur spread-nya dengan baik. Jadi kalau pengaturannya baik maka uang bisa keluar sesuai progres program. Yang sering terjadi kalau sudah di ujung baru dibayar semua," sebutnya.

Sebelumnya, Sekda DKI Saefullah menjelaskan serapan anggaran tidak maksimal karena beberapa penyebab, di antaranya efisiensi lelang dan proyek yang tidak selesai. Proyek yang tidak selesai misalnya pembangunan rumah susun (rusun).

Baca juga: Serapan Anggaran Pemprov DKI Tahun 2017 Lebih Baik dari 2016

Tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 17 tower rusun. Namun, dari 17 tower itu 9 di antaranya dipastikan tidak selesai tahun ini.

"Pertama efisiensi hasil lelang. Kedua banyak pekerjaan (proyek) yang tidak selesai, khususnya untuk rusun, di Dinas Kesehatan, di Dinas Pendidikan. Ada beberapa kantor kelurahan juga tidak selesai," terang Saefullah. (fdu/jbr)