Minta Mendagri Lakukan Koreksi, NasDem Tolak Pengesahan APBD DKI

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI baru saja mengesahkan APBD sebesar Rp 77,1 triliun. NasDem DKI menyatakan menolak pengesahan APBD DKI itu.

Kritik yang disampaikan NasDem di antaranya soal kejelasan mekanisme rumah DP Rp 0, pemborosan anggaran Rp 28,99 miliar buat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hingga anggaran Sekretariat Dewan.

"Sampai hari ini kami Fraksi NasDem belum mendapatkan kejelasan atas mekanisme program tersebut. Konsep tersebut harus diperjelas mengenai status kepemilikannya, apakah milik pribadi atau hanya sewa, dan legalitas lahan yang dipergunakan," kata Ketua DPW NasDem DKI Wanda Hamidah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/12/2017).

NasDem DKI mengatakan masih berkeberatan atas kerancuan definisi terhadap program DP Rp 0. Menurut Wanda, hunian vertikal tersebut sudah masuk dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang digunakan sebagai rumah susun warga.

"Kemudian terdapat kerancuan definisi di dalam program tersebut bahwa program DP Rp 0 berbentuk hunian vertikal. Sedangkan menurut hemat kami, jika merujuk pada Perda No 1 Tahun 2012 tentang RT/RW DKI Jakarta Pasal 81 ayat 4, bahwa perumahan vertikal merupakan rumah susun," sebutnya.

Kemudian Wanda mengatakan NasDem berkeberatan dengan dana Rp 28,99 miliar yang digunakan buat TGUPP. Dirinya mengatakan dana tersebut merupakan pemborosan APBD.

"Kami menilai adanya tim tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran secara masif. Karena kenaikan anggaran dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi 28 miliar di dalam APBD 2018," sebutnya.

Dia juga menyinggung postur anggaran yang sempat membengkak di Sekretariat DPRD DKI. Disebut Wanda, harus ada sinergi yang baik antara anggota Dewan dengan Pemprov DKI dalam membahas masalah anggaran itu.

"Kami menyikapi bahwa postur anggaran Sekretariat DPRD perlu dikaji lebih dalam terkait besaran pos untuk dana kunjungan kerja. Serta tidak adanya koordinasi yang sinergis terkait mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai pada skema penganggaran. Kami mengimbau sudah sewajarnya penyusunan RKPD melibatkan anggota Dewan," terangnya.

Wanda juga mengkritisi anggaran dana hibah yang hanya diberikan kepada 11 masjid saja. Dia mengatakan masih ada ribuan masjid yang belum mendapatkan hibah dari Pemprov DKI.

"Lemahnya perhatian terhadap rumah ibadah. Kami masih menemukan banyaknya masjid yang belum diakomodasi dalam distribusi penganggaran hibah. Sementara dari 3.400 masjid, hanya 11 masjid yang disetujui proposal bantuannya," terangnya.

Wanda Hamidah juga mengkritisi penghapusan dana penyertaan modal daerah (PMD) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengatakan BUMD yang berkaitan dengan pangan masih butuh diberi bantuan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga sembako.

"Kami menilai kemandirian BUMD pada sektor perdagangan yang mengurusi hajat hidup masyarakat DKI Jakarta seperti PD Pasar Jaya, Food Station Tjipinang, Darmajaya, dan PAM Jaya harus tetap 100 persen berada di bawah kontrol Pemda DKI Jakarta dalam operasional dan kebijakannya. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dan kontrol yang dilakukan pemda dapat menjaga stabilitas harga serta suplai dari kebutuhan pokok masyarakat," paparnya.

Terakhir, Wanda mengkritik naiknya anggaran partai hibah partai politik. "Adanya peningkatan bantuan kepada partai politik, menurut kami terlalu berlebihan dan merupakan pemborosan terhadap APBD 2018," sebutnya.

NasDem DKI, menurut Wanda, menolak pengesahan APBD DKI sebesar Rp 77,1 triliun. Pihaknya mendesak agar Menteri Dalam Negeri mengoreksi secara menyeluruh anggaran tersebut.

"Kami Partai NasDem DKI Jakarta bersama dengan Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak seluruh mata anggaran yang tidak prudent tersebut. Dan untuk menjadi perhatian semua khalayak untuk memakluminya," jelas Wanda.

"Kami mendesak Menteri Dalam Negeri mengoreksi secara menyeluruh isi dari APBD DKI yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI," imbuhnya. (fdu/elz)