.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 menggunakan dana APBD. Tito mengungkapkan ada banyak anggaran yang digunakan secara tidak efisien.
"Prioritas kita adalah dari APBD sendiri. Karena kita paham karena kadang-kadang banyak yang tidak efisien di APBD tersebut, kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Tito mengaku menemukan adanya penggunaan APBD tidak efisien. Di antaranya, kata dia, adanya uang makan sebesar Rp 51 miliar dalam setahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah perjalanan dinas, uang makan, ada daerah yang uang makannya Rp 51 miliar setahun, misalnya, artinya kalau dibagi 12, Rp 51 miliar berarti Rp 4 miliar/bulan. Itu kalau kita dalami lagi dalam satuan terkecil, ini nggak efisien," ujarnya.
"Demikian juga daerah-daerah yang melakukan perjalanan dinasnya sangat besar sekali misalnya. Pemeliharaan perawatan yang sangat tinggi sekali juga, yang sebetulnya banyak yang disederhanakan," sambung dia.
Sebab itu, menurut dia, dana PSU diupayakan dari APBD. Dia mengatakan jika APBD benar-benar tidak mampu, maka akan menggunakan APBN.
Tito mengatakan saat ini untuk PSU Pilgub Papua, telah menyanggupi menggunakan APBD. Sementara itu, kata dia, masih terdapat dua daerah yang belum terpenuhi dana PSU-nya, yakni Pilbup Pasaman dan Pilbup Boven Digoel.
"Boven Digoel ini kalau ditanyakan kepala daerah pasti jawabannya nggak mampu tolong silakan dari APBN. Tetapi ketika sudah dibedah anggaran mereka satu-satu, banyak sekali nggak efisien," tuturnya.
"Ini yang kami lakukan turun dan membedah anggaran mereka. Belanja operasional yang tak perlu dan lain-lain itu dikurangi," imbuh dia.
Simak Video 'Mendagri Tito: Total Anggaran Coblos Ulang Pilkada Rp 719 M':
(amw/azh)
