PD Dharma Jaya Adukan Pencabutan Dana PMD ke Komisi C DPRD DKI

Jakarta - PD Dharma Jaya melakukan rapat laporan deviden dengan komisi C DPRD DKI. Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati melaporkan mengenai ditariknya dana penyertaan modal dasar (PMD) dari BUMD yang dipimpinnya tersebut.

"PMD mungkin tidak akan mendapatkan, kalau berkenan saya ingin menyampaikan waktu ketemu Wagub ditantang tidak PMD. Yang saya bisa komersil untuk bisnis. Tapi saya minta bantuan ketika ketahanan pangan," kata Marina di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).

Baca juga: Sandiaga Pastikan Pemegang KJP Tetap Dapat Daging Murah

Marina mengatakan untuk subsidi daging bagi masyarakat seharusnya BUMD-nya menerima PMD. Dia menuturkan tidak dapat menanggung beban subsidi tersebut sendiri

"Untuk kepentingan masyarakat seyogyanya harus diberikan PMD. Saya lihat kurang fair pinjam uang kalau bunga besar tidak dapat PMD," tuturnya.

Marina meminta DPRD melobi eksekutif untuk menyalurkan public service obligation (PSO) bagi Dharma Jaya. Dia menuturkan bila tidak mendapatkan dana dari pemerintah maka akan sulit menyediakan daging bagi penerima KJP.

"Saya ingin PMD karena dibutuhkan. In case kalau nggak dapat juga saya minta PSO dan kami dapat DP minimal 10 persen ke kami. Kalau tidak dilakukan kami maka berat juga membeli daging dan ayam," sebutnya.

Baca juga: Meski Anies Tak Beri PMD untuk Daging Murah, Warga Tak Boleh Rugi

Sementara itu, anggota komisi C Tandanan Daulay menyebut ada kesalahan komunikasi antara BUMD dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dia mengatakan SOP dari Dharma Jaya masih abu-abu antara mencari untung atau mensubsidi.

"Dharma Jaya antara binis dan subsidi nggak jelas. Repot ini harus dibedakan dulu formatnya," tuturnya.

"Saya minta ke anggota Badan Pengelola Keuangan Daerah yang hadir mungkin bisa menyampaikan ke pimpinan mengenai pemberian DP tersebut," jelasnya. (fdu/tor)