Kapolri: Yang Ganggu Keberagaman dan Kebinekaan, Pukul!

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Indonesia memiliki bangsa yang sangat beragam. Tito menegaskan siapa pun yang mencoba mengganggu keberagaman itu harus 'dipukul'.

"Rule of law juga harus kita tegakkan, harus persuasif, tidak bisa, penegakan hukum harus tegas. Bukan kita anti-agama tertentu, anti-kelompok tertentu, nggak. Tapi siapa pun yang ganggu keberagaman dan kebinekaan, yang sudah kita nyatakan kita adalah bangsa yang beragam, berbeda suku, agama, dan ras," kata Tito di gedung BEI, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca juga: Pangdam Cendrawasih Perintahkan KKB Menyerahkan Diri

Baca juga: Kapolri: Pembebasan Sandera KKB Jadi Momen Bersihkan Pendulang Liar

"Yang mengganggu 'pukul', kira-kira begitu," sambungnya.

Saat ini sebagian masyarakat, menurut Tito, cenderung mengartikan demokrasi itu sebagai kebebasan. Padahal Tito menilai ada kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat agar demokrasi itu berjalan tetap aman dan damai.

"Nah menghadapi situasi seperti ini, saya berpendapat bahwa stabilitas politik dan keamanan ini, konflik-konflik yang potensial terjadi harus dikelola, semua mekanisme penanganan konflik secara proaktif harus diaktifkan," tuturnya.

Pada dasarnya, kata Tito, demokrasi memiliki nilai-nilai positif, seperti adanya check and balances, yang akan menguatkan sistem kelembagaan pemerintahan. Dengan adanya hal itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan.

"Demokrasi baik karena di dalamnya akan ada sistem yang kuat, adanya check and balances, pemerintah dikoreksi oleh rakyat, rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan, arah bangsa ini sehingga pemerintah tidak otoriter. That's fine. Idealnya seperti itu," terang Tito.

Namun Tito berpendapat demokrasi juga dapat berdampak negatif jika diterapkan pada masyarakat yang didominasi lower class. Dalam konteks ini, demokrasi cenderung diartikan sebagai kebebasan untuk berbuat apa saja.

"Tapi persoalannya, yang perlu kita waspadai adalah demokrasi ini juga memiliki dampak negatif karena diterapkan pada masyarakat Indonesia yang masih didominasi oleh low class," ujarnya.

Baca juga: Melihat Suasana Proses Pembebasan Sandera KKB di Papua

Menurutnya, demokrasi akan berjalan baik jika masyarakatnya telah didominasi higher class. Dalam kategori ini, masyarakat akan memahami secara utuh konsep kebebasan berkumpul dan berserikat dalam berdemokrasi.

"Demokrasi yang baik kalau diterapkan di masyarakat yang didominasi oleh higher class karena mereka memahami demokrasi, mereka memahami hak-hak mereka, mereka memahami arti unjuk rasa, mereka memahami arti kebebasan berserikat dan berkumpul, namun diterapkan dengan masyarakat dengan didominasi lower class, mereka yang kurang terdidik, mereka yang secara ekonomi less fortunate, kurang beruntung, maka yang kita dikhawatirkan demokrasi diterjemahkan oleh mereka boleh berbuat apa saja," tuturnya. (knv/rvk)